KabarBaik.co – Komisi C DPRD Bojonegoro menggelar mediasi secara tertutup terkait dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Kamis (12/6). Mediasi yang berlangsung di ruang Komisi C itu menghadirkan sejumlah pihak. Di antaranya perwakilan Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, serta dua orang terduga korban pungli.
Dugaan pungli ini mencuat setelah sejumlah pegawai honorer mengaku telah menyetorkan uang kepada oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dengan iming-iming diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pantauan di lokasi, sejumlah awak media tampak menunggu di luar ruang rapat Komisi C DPRD Bojonegoro untuk mendapatkan hasil dari mediasi tersebut. Namun, rapat digelar secara tertutup dan tidak dihadiri terduga pelaku pungli.
Sebelumnya, Komisi C DPRD Bojonegoro menjadwalkan untuk memanggil 12 dari total 24 korban yang diduga telah menyetor uang kepada oknum pegawai Dinas Pendidikan. Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Natasha Devianti, menjelaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan klarifikasi terhadap laporan-laporan yang masuk.
“Dari data yang kami terima, total ada 24 orang yang menjadi korban. Namun, hingga kini masih ada 12 orang yang belum menerima pengembalian uang dengan total mencapai Rp 449 juta,” ungkap Natasha Devianti.
Dalam pertemuan tertutup itu, hadir Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Anwar Murtadlo, Plt. Kepala BKPP Bojonegoro Heri Kristianto, dan dua terduga korban. Sementara, oknum yang diduga menjadi pelaku pungli tidak terlihat hadir dalam proses mediasi yang dipimpin oleh Ketua Komisi C, Ahmad Suprianto itu.
Komisi C DPRD Bojonegoro menyatakan akan terus mendalami kasus ini guna memastikan kejelasan status hukum serta penyelesaian yang adil bagi para korban. Pihaknya juga berjanji akan bersikap transparan dalam menindaklanjuti hasil mediasi dan investigasi lanjutan. (*)
