INDONESIA sedang mengalami guncangan ekonomi yang mungkin membuat banyak orang tengah gelisah. Anggaran negara (APBN) direalokasi besar-besaran, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KDMP) digenjot, sekolah rakyat, kampung nelayan merah putih, ketahanan pangan, dan program prioritas lain, sementara efisiensi belanja dilakukan secara masif.
Bagi generasi yang terbiasa dengan mazhab ekonomi liberal—di mana pasar bebas, privatisasi, dan efisiensi semata menjadi mantra utama—perubahan ini terasa mengganggu. Bahkan, terasa mengkhawatirkan. Namun, jika kita tarik benang merahnya lebih dalam, sepertinya hal itu bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari ijtihad atau upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan konstitusi UUD 1945, utamanya Pasal 33 itu.
Pasal 33 UUD 1945 bukanlah teks kuno yang abstrak. Intinya jelas bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi, air, dan kekayaan alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Sejatinya, itu adalah road map atau cetak biru ekonomi kerakyatan yang menolak ekstrem kapitalisme liar maupun kolektivisme kaku. Bukan trickle-down yang katanya akan menetes ke bawah, tapi sering tak kunjung menetes-netes, melainkan pembangunan yang mengutamakan kebersamaan dan kesejahteraan kolektif. Tidak ada gap lebar antara mereka yang kaya raya dengan rakyat di bawah.
Program Prioritas Prabowo sebagai Terjemahan Pasal 33
Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah membangun ribuan koperasi beserta infrastrukturnya—gudang, cold storage, gerai, hingga akses pembiayaan mikro. Rasanya opsi itu bukan sebatasa program bantuan, melainkan ijtihad menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri, memperkuat rantai pasok, menekan harga sembako, dan memberdayakan petani serta nelayan langsung.
Efisiensi APBN yang dilakukan—penghematan ratusan triliun dari belanja tidak produktif—kemudian dialihkan ke program-program berdampak langsung. Putar balik prioritas. Dari yang semula condong ke pendekatan pasar bebas menuju ekonomi konstitusional yang lebih berkeadilan.
Guncangan yang kita rasakan hari-hari ini adalah konsekuensi logis dari perpindahan mazhab. Kita tahu, selama puluhan tahun kita terbiasa dengan narasi pasar bebas, sehingga ketika negara kembali mengambil peran sentral sebagai pelaku utama dan bukan hanya regulator, banyak yang terkaget-kaget.
Niat Presiden Prabowo untuk menjalankan ini secara murni dan konsekuen bukan datang dari ruang hampa. Ada warisan intelektual dari ayahnya, Prof Sumitro Djojohadikusumo, salah satu ekonom terbesar Indonesia yang memahami betul dinamika pembangunan nasional.
Sumitro bukan ideolog ekstrem, melainkan praktisi yang melihat ekonomi sebagai alat untuk kemandirian dan kemakmuran bangsa. Prabowo tampak mewarisi visi itu bahwa ekonomi harus melayani rakyat sebagai satu keluarga besar, bukan hanya segelintir pelaku pasar. Niat ini luhur. Tapi niat saja tidak cukup. Rakyat tampaknya masih ragu-ragu. Apakah ini sustainable? Apakah tidak akan membebani fiskal? Apakah benar-benar akan menjangkau yang bawah?
Tantangan Besar: Membalik Watak Birokrasi
Salah satu tantangan terberat dalam mewujudkan mazhab ekonomi kerakyatan ini bukan hanya di level kebijakan, melainkan di watak birokrasi itu sendiri. Puluhan tahun Indonesia bernafas dalam mazhab ekonomi liberal membuat birokrasi terbiasa berperan sebagai “fasilitator pasar” semata: deregulasi berlebihan, kemudahan bagi investor besar, tapi sering kali mengabaikan pengawasan ketat dan kepentingan rakyat kecil. Mentalitas “efisiensi semata”, pungli halus, hingga praktik kolusi yang menguntungkan segelintir pihak telah mengakar kuat.
Presiden Prabowo berkali-kali menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan setengah hati. Dia pun berulang kali menyampaikan pesan tegas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), pejabat publik, hingga aparat keamanan: tidak ada toleransi bagi penyelewengan.
Bahkan, dalam rapat paripurna di DPR, Rabu (20/5), Prabowo secara terbuka menyebut soal “beking coklat-hijau”, aparat berseragam yang kerap melindungi koruptor dan pelaku penyelewengan. Dia pun memperingatkan bahwa teknologi canggih kini tersedia untuk mendeteksi aset tersembunyi, bunker kekayaan, hingga kebun-kebun ilegal. Tidak ada lagi tempat bersembunyi.
Tindakan tegas tersebut bukan sekadar retorika. Namun, prasyarat mutlak agar roh Pasal 33 UUD 1945 bisa berjalan. Sebab, bagaimana mungkin negara bisa menguasai cabang-cabang produksi penting dan mengelola kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, jika birokrasinya sendiri masih bermental liberal-kapitalis yang rentan dikooptasi kepentingan pribadi atau kelompok?
Prabowo memerintahkan menteri dan pimpinan lembaga untuk membersihkan birokrasi dari pungli, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Sanksi tegas hingga pemberhentian ASN yang melanggar disiplin dan integritas sedang digalakkan.
Hal itu adalah “putar balik” budaya kerja. Dari birokrasi yang pasif dan birokratis menjadi birokrasi yang aktif melayani, mengawasi, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi, program prioritas, dan efisiensi APBN.
Proses ini tentu tidak mudah dan berpotensi menimbulkan resistensi internal. Namun, tanpa pembenahan birokrasi yang konsekuen, program-program mulia seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan realokasi anggaran hanya akan menjadi wacana. Watak birokrasi harus selaras dengan semangat kekeluargaan dan keadilan sosial yang diamanatkan UUD 1945.
Butuh Penafsir Jenius, Bukan Polemik
Di sinilah tantangan terbesar rezim sekarang ini. Komunikasi. Kita butuh juru penerangan (jupen) yang cerdas, intensif, komunikatif, dan edukatif. Bukan konfrontatif. Penjelasan yang membangun empati, bukan olok-olok atas ketidakpahaman masyarakat. Karena ketidakpahaman itu wajar. Bertahun-tahun kita diajari bahwa “negara jangan ikut campur terlalu dalam”, “pasar yang paling efisien”, dan “privatisasi adalah jalan kemajuan”. Tiba-tiba narasi bergeser ke “usaha bersama berasaskan kekeluargaan”. Tentu ada disorientasi.
Penafsir jenius akan menjelaskan dengan bahasa sederhana. Mengapa koperasi bukan kembali ke masa lalu, tapi lompatan ke ekonomi inklusif abad 21, bagaimana efisiensi APBN justru menyelamatkan keuangan negara untuk investasi jangka panjang; dan bahwa guncangan hari ini adalah biaya transisi menuju kemandirian yang lebih kokoh.
Mazhab ekonomi Prabowo bukan anti-pasar, tapi pasar yang terkendali demi kepentingan bersama. Bukan anti-swasta, tapi swasta yang tumbuh bersama koperasi dan BUMN sebagai pilar utama. Ini adalah ekonomi Pancasila yang sesungguhnya.
Kita mungkin dalam waktu dekat hingga menengah ke depan akan merasakan kesakitan atau “sakit-sakitan” dulu. Penyesuaian anggaran, perubahan prioritas, pembersihan birokrasi, dan transisi mazhab memang tidak nyaman. Namun di depan sana ada harapan kebahagiaan yang lebih besar, kemakmuran yang berkeadilan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan yang dirasakan secara luas, asalkan rakyat bisa terpahamkan dan percaya pada mazhab baru ini.
Sebaliknya, jika gagal menafsirkan dan memahamkan rakyat, maka sakit ini akan berujung pada komplikasi yang jauh lebih berat. Distrust, resistensi massal, bahkan kegagalan transformasi.
Zaman sekarang butuh lebih dari sekadar pemimpin. Butuh penafsir jenius yang mampu menghubungkan konstitusi dengan realitas sehari-hari, membersihkan birokrasi, dan membangun empati kolektif. Sehingga setiap guncangan bukan menjadi ketakutan, melainkan fondasi harapan baru bagi Indonesia yang lebih adil dan sejahtera sesuai mimpi para pendiri bangsa.
Pada akhirnya, mari kita pahami bersama. Karena hanya dengan pemahaman yang mendalam, “sakit sementara” ini akan berbuah manis di masa depan. (*)
—
Penulis: H Supardi Hardy, direktur PT Kabar Anak Negeri
