KabarBaik.co, Bojonegoro – Kabupaten Bojonegoro, sejak lama dikenal sebagai kawasan yang sarat mitos dan cerita mistis. Mulai dari anggapan sebagai wilayah yang ‘dijauhi penguasa’ hingga diyakini sebagai tempat bermukim para Brahmana. Namun di balik mitos-mitos tersebut, tersimpan jejak sejarah panjang yang dapat ditelusuri melalui berbagai sumber ilmiah dan prasasti kuno.
Selama ini Bojonegoro identik dengan kekayaan sumber daya alam (SDA), seperti Bengawan Solo, perbukitan kapur, hutan jati, hingga minyak bumi. Kekayaan alam itu pula yang kemudian melahirkan beragam narasi, mitos, dan folklore yang berkembang di tengah masyarakat.
Budayawan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) bahkan pernah menyebut bahwa jauh sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, Bojonegoro telah dikenal sebagai sebuah imperium kuno yang memiliki pengaruh besar di Pulau Jawa.
Budayawan Bojonegoro A. Wahyu Rizkiawan menjelaskan bahwa mitos-mitos tersebut sejatinya merupakan hasil sedimentasi dari fakta sejarah yang berkembang melalui imajinasi kolektif masyarakat. Menurutnya, kondisi alam suatu wilayah sangat memengaruhi cara masyarakat menarasikan sejarah dan peradabannya.
“Narasi sebuah wilayah sangat bergantung pada kondisi sumber daya alamnya,” ujar Rizkiawan, yang akrab disapa Rizki kepada KabarBaik.co, Sabtu (7/2).
Rizki yang fokus pada kajian sejarah lingkungan itu mengatakan Bojonegoro merupakan kawasan historis dengan rentang sejarah yang panjang. Jejak identitas Bojonegoro tidak dapat dilepaskan dari wilayah kuno bernama Tlatah Jipang hingga Medang Kamulan.
Sebelum dikenal dengan nama Bojonegoro, wilayah ini bernama Jipang. Kawasan tersebut berada di bentang perbukitan Kapur Kendeng yang membentang dari Jipangulu (kini Kecamatan Margomulyo) hingga Jipangilir (kini Kecamatan Baureno).
“Secara historis, nama Bojonegoro baru muncul pada September 1828 Masehi dan diberikan oleh pemerintah kolonial. Sebelumnya, wilayah ini dikenal sebagai Jipang,” jelasnya.
Letak strategis Jipang yang menguasai jalur Bengawan Solo menjadikannya kawasan penting dalam pengendalian sumber daya alam. Bahkan, wilayah ini diabadikan dalam Prasasti Maribong bertahun 1246 Masehi sebagai ‘tanah pendamai’ Pulau Jawa. Dalam prasasti tersebut, Jipang disebut mampu mendamaikan konflik antara Jenggala (Jawa Utara) dan Panjalu (Jawa Selatan).
Dalam Prasasti Maribong yang dikeluarkan Raja Wisnuwardhana, disebutkan pula penghormatan khusus kepada para Brahmana yang bermukim di kawasan Jipang. Para Brahmana tersebut dinilai berjasa besar dalam mendamaikan Jenggala dan Panjalu, yang kemudian menjadi landasan berdirinya Kerajaan Singhasari.
“Dari sumber empiris inilah kemungkinan besar mitos tentang banyaknya Brahmana di Bojonegoro berasal,” kata Rizki, yang juga penulis buku Peradaban Nggawan Bojonegoro.
Jika ditarik lebih jauh ke masa lampau, Jipang disebut sebagai kelanjutan dari Medang Kamulan, sebuah imperium kuno yang kerap disebut sebagai rahim dari kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Hal ini diperkuat dengan Prasasti Telang (903 M) dan Prasasti Sangsang (907 M) yang diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Dyah Baletung.
Dalam prasasti-prasasti tersebut, secara jelas dibahas pengelolaan sumber daya alam di wilayah yang kini menjadi Bojonegoro, termasuk kapur dan minyak bumi. Selain itu, prasasti itu juga menyebut sejumlah wilayah penting seperti Telang, Pagerwesi, Pungpunan, hingga Sotasrungga, yang hingga kini masih dapat dikenali secara geografis.
Rizki menambahkan dalam Prasasti Telang, Raja Dyah Baletung memberikan penghormatan khusus terhadap kawasan Sotasrungga, yang kini dikenal sebagai Hutan Srungga. Dalam prasasti tersebut tertulis kalimat Devata Lumah Ing Sotasrungga, yang berarti ‘para dewa bersemayam di Sotasrungga’.
“Belakangan, kalimat itu juga ditafsirkan sebagai peringatan bahwa penguasa lalim akan ‘mlumah’ atau terkapar di kawasan tersebut. Dari sinilah muncul mitos bahwa penguasa enggan datang ke Bojonegoro,” jelasnya.
Menurut Rizki, mitos-mitos tersebut pada dasarnya merupakan perluasan tafsir atas peristiwa sejarah yang tercatat dalam sumber-sumber kuno.
“Jadi, anggapan bahwa Bojonegoro dijauhi penguasa sejatinya hanyalah sedimentasi dan pelebaran makna dari berita sejarah masa lalu,” pungkasnya. (*)
