KabarBaik.co- Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik PPID Award 2025, Senin (19/5). Bertempat di Gedung Paseban Sena, agenda ini sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Baik PPID utama maupun PPID pelaksana dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Hadir dalam kegiatan inovatif tersebut antara lain Wali Kota Probolinggo dr Aminuddin SpOG MKes, Wakil Wali Kota Hj Ina Dwi Lestari S.AP MM, Sekda Kota Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati MQIH, Anggota DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jatim M. Sholahuddin, dan sejumlah pejabat Pemkot Probolinggo lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Aman Suryaman memaparkan, proses penilaian PPID Award 2025 ini telah melalui sejumlah tahapan panjang. Mulai dari penyusunan pedoman evaluasi hingga verifikasi lapangan dan penilaian akhir. Yang menggembirakan, dibandingkan tahun sebelumnya, partisipasi PPID meningkat signifikan. Dari awalnya 70 badan publik, kini menjadi 81 badan publik.
Selain PPID Award, juga ada launching dashboard Pemkot Probolinggo oleh Wali Kota. Ini merupakan sebuah terobosan digitalisasi yang menyajikan data dan informasi secara real-time dan terintegrasi. Dashboard ini dirancang untuk mempermudah pemantauan kinerja, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam sambutannya Wali Kota menyampaikan, pihaknya akan terus menggelorakan semangat transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi merupakan hak setiap warga negara, dan keterbukaan informasi menjadi fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif. “PPID Award ini bukan sekadar ajang penghargaan, namun juga momentum untuk melakukan refleksi, perbaikan, dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan informasi publik,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kebutuhan masyarakat terhadap informasi semakin tinggi. Karena itu, tuntutan akan akses yang mudah, cepat, dan akurat menjadi sebuah keniscayaan. Wali Kota pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh badan publik yang telah berpartisipasi dan berkomitmen dalam mendukung keterbukaan informasi. “Harapan kami, kegiatan ini dapat memotivasi seluruh badan publik untuk terus meningkatkan kinerja layanan informasi, serta menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja dan nilai dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tambahnya.
Aminuddin juga menyinggung soal peluncuran dashboard Pemkot Probolinggo. Dia menyebut, inovasi ini sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. ’’Dashboard yang kita luncurkan hari ini adalah sebuah terobosan penting. Ini merupakan wujud keterbukaan informasi publik dan juga sebagai sistem informasi terpadu yang dirancang untuk membantu saya selaku pimpinan daerah dalam memantau, mengevaluasi, dan mengambil keputusan secara lebih cepat dan berbasis data,” jelas Wali Kota.
Dashboard tersebut terdiri atas dua jenis, Yakni, dashboard publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, dan chief dashboard yang bersifat terbatas dan digunakan oleh para pimpinan. Melalui sistem ini, informasi strategis seperti realisasi anggaran, capaian program, kinerja perangkat daerah, serta indikator pembangunan dapat diakses secara real time dan visual. “Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jatim M. Sholahuddin menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Probolinggo atas komitmennya dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. “Kita tidak hanya bicara soal kewajiban administratif, tetapi tentang hak dasar warga negara untuk mengetahui. Keterbukaan adalah jembatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.
Ia mengutip Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sebagai dasar hukum yang menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik. Lebih jauh, Sholahuddin menekankan bahwa partisipasi masyarakat hanya akan tumbuh jika akses terhadap informasi dijamin. “Ketika rakyat tahu, maka rakyat akan peduli. Dan ketika rakyat peduli, pembangunan akan tumbuh dari bawah, bukan sekadar digerakkan dari atas,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sholahuddin juga menyoroti peran strategis PPID sebagai garda terdepan dalam menjaga semangat transparansi. PPID bukan sekadar admin yang membalas permintaan informasi, tetapi penjaga gawang demokrasi. ‘’Dan, hari ini, Pemkot Probolinggo melalui PPID Award, telah memberikan penghargaan kepada para penjaga transparansi itu, yang sering bekerja dalam senyap, tetapi berdampak besar,’’ ungkap alumnus Unair itu.
Meski begitu, ia juga mengingatkan adanya beberapa tantangan yang perlu dihadapi bersama. Pertama, tantangan digitalisasi. Layanan informasi publik harus cepat, mudah diakses, dan ramah pengguna. Website PPID harus interaktif dan selalu diperbarui, serta informasi disajikan secara komunikatif, termasuk melalui media sosial dengan pendekatan humanis. ’’Kedua, tantangan budaya birokrasi. Masih ada pandangan bahwa keterbukaan justru membuka celah kesalahan. Padahal, sebaliknya, keterbukaan mencegah kecurigaan dan membangun kepercayaan,’’ katanya.
Ketiga, lanjut dia, tantangan literasi masyarakat. Tidak semua warga mengetahui cara mengakses informasi. Bahkan, tidak semua tahu bahwa mereka memiliki hak atas informasi. Nah, di sinilah pentingnya edukasi publik agar informasi tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau dan dipahami. “PPID Award ini tentu bukan sekadar ajang lomba, tetapi momen refleksi dan inspirasi. Bagi para penerima penghargaan, teruslah menjadi teladan. Bagi yang belum terpilih, ini adalah proses yang harus terus diperjuangkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Komisi Informasi Jatim berkomitmen untuk terus mendorong keterbukaan informasi dengan pendekatan kolaboratif dan edukatif. “Keterbukaan informasi bukan sekadar soal kepatuhan hukum, tetapi soal komitmen moral kepada rakyat. Semoga semangat keterbukaan yang digaungkan di Kota Probolinggo ini dapat menjadi inspirasi kabupaten/kota lain di Indonesia. Terutama di Provinsi Jawa Timur,’’ pungkasnya. (*)
