KabarBaik.co- Di tengah sebagian masyarakat Pati, sejauh ini masih percaya dengan dua mitos ini. Pertama, jika ada Presiden yang datang ke Pati, masa jabatannya tidak akan berlangsung lama. Kedua, orang dari wilayah Pati bagian selatan tidak akan pernah menjadi Bupati Pati. Mitos tersebut masih dianggap berlaku hingga kini, walaupun sejarahnya berawal dari ratusan tahun lalu.
Dihimpun dari berbagai referensi, dahulu Pati belum berbentuk kabupaten seperti sekarang. Wilayah ini terdiri atas dua kadipaten yang kerap berselisih. Yakni, Kadipaten Paranggarudo di lereng utara Gunung Kendeng hingga perbatasan Kabupaten Grobogan, dan Kadipaten Carangsoko di pesisir utara Jawa Tengah bagian timur.
Untuk mengakhiri konflik, Adipati Paranggarudo, Yudhopati, dan Adipati Carangsoko, Puspo Andungjoyo, sepakat menjodohkan anak mereka. Namun rencana tersebut gagal. Putri Puspo Andungjoyo yang bernama Dewi Rayung Wulan, menolak dinikahkan dengan putra Yudhopati, Raden Josari. Mengapa? Konon karena cacat fisik dan dianggap buruk rupa.
Nah, pada hari pernikahan, Dewi Rayung Wulan melarikan diri bersama Dalang Soponyono dan bersembunyi di wilayah Majasemi di bawah perlindungan Ki Sukmayono.
Penolakan itupun membuat Yudhopati murka. Bukan hanya kepada Puspo Andungjoyo, tetapi juga kepada Ki Sukmayono yang dianggap melindungi pelarian tersebut. Pecahlah peperangan besar yang menelan banyak korban. Yudhopati berhasil membunuh Raden Sukmayana, pemimpin Majasemi. Namun, ia sendiri tewas di tangan Raden Kembangjoyo, adik Sukmayono.
Sebagai penghargaan, Puspo Andungjoyo menikahkan putrinya dengan Kembangjoyo dan menyerahkan tahta Kadipaten Carangsoko kepadanya. Kembangjoyo kemudian menyatukan Paranggarudo dan Carangsoko menjadi Kadipaten Pati Pesantenan dan bergelar Adipati Joyokusumo. Setelah ia wafat, tahta diteruskan anak tunggalnya, Raden Tambranegara.
Di balik sejarah berdarah tersebut, Kadipaten Carangsoko memiliki dua pusaka yang menjadi simbol kejayaan Pati, yaitu keris Rambut Pinutung dan kuluk Kanigoro. Pusaka ini diyakini sebagai alasan mengapa hanya orang-orang dari wilayah bekas Carangsoko yang dapat memimpin Pati. Dari keyakinan inilah muncul mitos bahwa orang Pati selatan tidak akan menjadi bupati.
Dalam Pilbup Pati 2024, ada tiga calon bupati, salah satunya berasal dari Pati selatan. Tepatnya, di Desa Slungkep, Kecamatan Kayen. Di lihat dari peta, Kecamatan Kayen berada di ujung selatan Kabupaten Pati, berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan.
Nah, hasil pemilihan menghasilkan kemenangan Sudewo, kader Partai Gerindra yang berasal dari wilayah tersebut. Di kalangan sebagaian masyarakat Pati, terpilihnya Sudewo memunculkan harapan sekaligus pertanyaan, apakah ia mampu mematahkan mitos berabad-abad yang masih berkembang di tengah masyarakat itu?
Yang jelas, belum genap setahun memimpin Pati, Sudewo sudah diguncang persoalan. Keputusannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen menuai protes keras. Pada 13 Agustus 2025 lalu, ribuan warga berunjukrasa menuntutnya untuk lengser. DPRD setempat pun membentuk panitia khssus merespons aspirasi rakyat Pati tersebut.
Selain itu, ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tengah menyidik dugaan Sudewo menerima commitment fee terkait proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Dugaan ini muncul ketika Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi V. Kabarnya, Sudewo sudah mengembalikan uang itu ke KPK. Namun, pengembalian uang itu disebut KPK tidak lantas menghilangkan potensi jerat pidana.
Apakah rangkaian peristiwa ini membuktikan kebenaran mitos lama Pati atau sekadar kebetulan? Tidak ada yang bisa memastikannya. Yang jelas, benar atau tidaknya mitos tetap menjadi urusan keyakinan masyarakat, sementara segala yang terjadi tetaplah berada dalam genggaman takdir Allah SWT. (*)
