KabarBaik.co- Di tahun 2009, atau 16 tahun silam, Mohammad Iqbal masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Menjabat Kapolres Gresik. Tercatat sebagai Kapolres Gresik yang ke-26 sejak 1968. Ia menggantikan R. Nurhadi Yuwono. Lalu, berselang setahun kemudian, Iqbal digantikan Rinto Jatmono.
Kini, bintang Iqbal bertambah. Jumat (23/5), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menaikkan pangkatnya. Dari Inspektur Jenderal (Irjen) atau bintang dua menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau bintang tiga. Upacara kenaikan pangkat itu dilakukan dalam acara Korps Raport Polri di Rupatama Mabes Polri, Jakarta.
Pada 20 Mei 2025, alumnus Akpol 1991 itu juga mendapat amanat baru. Melalui Keputusan Presiden Prabowo Subianto, ia ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Menggantikan Ramhan Hadi. Sebelum melanjutkan karier di Gedung Parlemen, perwira tinggi asal Palembang itu menjabat sebagai Kapolda Riau sejak Desember 2021.
Seusai ucapara kenaikan pangkat kepada awak media Iqbal mengatakan, pangkat yang diterima dari negara bukanlah hadiah. Namun, sebuah tanggung jawab besar yang harus diemban. Karena itu, ia berkomitmen untuk menjaga amanah Kapolri itu dengan penuh tanggung jawab. ’’Saya akan terus menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas Polri dalam setiap tugas. Termasuk dalam peran saya di DPD RI. Amanah Kapolri untuk mengawal agenda Asta Cita Presiden dalam penugasan di DPD tentu memperkuat reformasi birokrasi,” ujarnya.
Baca juga: Ahmad Nawardi: Pelantikan M. Iqbal sebagai Sekjen DPD RI Momentum Akselerasi dan Inovasi Lembaga
Iqbal menyatakan kesiapannya mendukung penuh Asta Cita sebagai agenda strategis lembaga. Pihaknya akan berupaya untuk memperkuat fungsi DPD RI sebagai representasi daerah dan memastikan aspirasi senator serta konstituen terakomodasi dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya sinergisitas antarlembaga. Menjembatani kepentingan pembangunan nasional secara transparan.
’’Kolaborasi antara DPD RI dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci mewujudkan pembangunan nasional. Kami berkomitmen untuk menjembatani hal ini dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ungkapnya.
Iqbal pun berjanji menerapkan prinsip kedisiplinan dan pelayanan prima dalam menjalankan tugas di DPD RI. “Pelayanan kepada senator dan masyarakat adalah bentuk nyata dari amanah Kapolri yang harus kami jaga dengan baik,” ucap Iqbal.
Iqbal lahir pada 14 Juli 1970. Ia melangkah ke dunia kepolisian bagaikan kapal layar yang dibekali kompas keteguhan serta integritas. Menempuh pendidikan di Akpol tahun 1991, ia mulai mengarungi samudra kariernya. Dari satu daerah ke daerah lain. Di antaranya sebagai Kapolres Gresik dan Sidoarjo. Di sini, ia tak hanya mengatur ritme keamanan wilayah. Namun, menabur benih kepercayaan, memupuk akar hubungan antara Korps Bhayangkara dan elemen masyarakat dengan wajah ramah dan bersahaja.
Di Gresik dan Sidoarjo, kota-kota dengan denyut kehidupan santri, industri dan budaya yang dinamis. Iqbal terbukti menjadi sang nahkoda yang mengerti bahwa angin keamanan harus sejalan dengan arah keadilan serta kemanusiaan.
Demikian pula saat menginjakkan kaki di Kota Surabaya sebagai Kapolrestabes, Iqbal berhadapan dengan tantangan yang lebih kompleks. Kota Metropolis yang riuh oleh ragam suara, dari gemuruh industri, jasa hingga desah masyarakat bawah. Suara itu memanggilnya untuk menjadi pengatur simfoni keamanan. Ia tidak sekadar menegakkan hukum, tetapi menulis puisi tindakan dengan tinta kesabaran dan pena ketulusan.
Kepemimpinan Iqbal terus menanjak. Menjelang tahun 2020, panggung nasional makin membuka tirainya. Iqbal dipercaya menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB). Mandalika, dengan pasir putih dan ombak samudranya, menjadi saksi bisu bagaimana ia ikut menyiapkan panggung besar. Di bawah sorot mata dunia, membangun jaringan sinergisitas dan kolaborasi, seperti benang tenun yang mengikat beragam elemen masyarakat dan pemerintah. (*)
