KabarBaik.co – Penggabungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian di lingkup Pemprov NTB berdampak serius terhadap operasional NTB Mall. Kekurangan personel membuat NTB Mall tidak lagi beroperasi optimal, sementara pemerintah daerah mulai mewacanakan perubahan status menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan UKM sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) NTB Baiq Yanuarlita Lestari, saat memimpin apel pagi yang dirangkaikan dengan Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di halaman Kantor Diskop UKM NTB, Senin (19/1).
Ia menyampaikan, dalam pertemuan bersama Gubernur NTB beberapa waktu lalu, dibahas secara khusus kondisi NTB Mall yang saat ini menghadapi permasalahan cukup kompleks. Salah satu faktor utamanya adalah penggabungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang berdampak langsung pada keterbatasan sumber daya manusia.
NTB Mall disebut tidak lagi beroperasi sebagaimana mestinya karena kekurangan personel yang menangani operasional harian. Kondisi tersebut membuat aktivitas promosi dan pemasaran produk UKM di NTB Mall terhenti.
“NTB Mall saat ini sudah tidak beroperasi seperti sebelumnya. Namun, rencana awal dari Bapak Gubernur adalah menjadikannya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meskipun keputusan tersebut masih dalam tahap pembahasan,” ungkap Baiq Yanuarlita.
Ia menegaskan, keberadaan NTB Mall memiliki peran strategis bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Nusa Tenggara Barat. NTB Mall selama ini menjadi etalase produk unggulan daerah yang telah melalui proses kurasi kualitas.
Menurutnya, produk UKM yang berhasil masuk dan dipasarkan di NTB Mall kerap menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk lokal NTB. Karena itu, terhentinya operasional NTB Mall dinilai berdampak langsung pada ekosistem pemasaran UKM.
Baiq Yanuarlita juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah mengupayakan langkah-langkah strategis untuk merintis kembali keberlanjutan NTB Mall, mengingat perannya yang sangat erat dengan pengembangan dan peningkatan daya saing UKM di daerah.
Selain membahas NTB Mall, Lestari juga menyampaikan sejumlah informasi penting terkait agenda dan isu strategis lain yang sedang dibahas di tingkat provinsi. Beberapa program pengembangan UKM menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutannya.
Lestari menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga dibahas kelanjutan sejumlah program, termasuk program KDKMP yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut mencakup rencana awal kerja sama dengan Balatkop dan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang belum dapat berjalan sesuai harapan.
NTB Mall merupakan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Nusa Tenggara Barat yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi NTB sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan ekonomi lokal. Berlokasi di Kota Mataram, NTB Mall dirancang menjadi etalase resmi produk hasil kurasi yang mencerminkan kualitas, identitas, dan kekhasan daerah.
Sejak awal berdiri, NTB Mall berfungsi sebagai wadah strategis bagi pelaku UKM untuk memasarkan produknya, mulai dari kerajinan tangan, fesyen, kuliner kemasan, hingga produk ekonomi kreatif lainnya.
Produk yang dipajang di NTB Mall tidak masuk secara bebas, melainkan melalui proses seleksi dan kurasi, sehingga keberadaannya kerap menjadi simbol standar kualitas produk UKM NTB di mata masyarakat dan wisatawan.
Selain sebagai tempat penjualan, NTB Mall juga berperan sebagai sarana promosi dan branding produk lokal NTB.(*)
