DALAM sebuah dialog di siniar Akbar Faisal Uncensored belum lama ini, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) melontarkan gagasan menarik. Yakni, pada Muktamar ke-35 NU mendatang untuk mengakhiri voting dan mengembalikan pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada mekanisme musyawarah.
Gagasan tersebut layak didukung sebagai upaya mengembalikan marwah NU. Di tengah kecenderungan kompetisi yang makin menyerupai kontestasi politik, wacana itu terasa sebagai alaram bahwa NU bukanlah gelanggang perebutan kuasa. Namunm, ruang pengabdian yang seharusnya dijaga dari hiruk-pikuk rivalitas.
Cak Imin menyoroti satu hal yang kerap luput dibicarakan secara terbuka. Bahwa, praktik voting tidak hanya melahirkan pemenang dan pecundang, tetapi juga membuka ruang subjektivitas dalam penetapan hasil. Dia menyebut adanya fenomena “like and dislike”, di mana mereka yang menang pun belum tentu kemudian diakomodasi secara penuh dalam struktur karena tidak sesuai selera pihak tertentu.
Bahkan, ada yang sudah memperoleh dukungan tetapi tidak mendapatkan legitimasi administratif berupa SK itu. Jika ini terjadi berkelanjutan, maka voting kehilangan maknanya sebagai mekanisme objektif. Justru, hal itu menjadi pintu masuk konflik baru yang tampak lebih halus namun sejatinya tak kalah merusak.
Dalam kerangka itulah musyawarah menjadi relevan. Musyawarah tidak berhenti pada angka, tetapi berupaya membangun kesepahaman bersama sejak awal. Menuntut keterbukaan, kesediaan untuk mengalah, dan orientasi pada kemaslahatan organisasi. Dengan musyawarah, potensi friksi akibat kompetisi dapat ditekan, karena keputusan lahir dari kesepakatan, bukan kemenangan dari sebuah pertarungan.
Memang, tidak ada jaminan musyawarah selalu berjalan mulus. Perbedaan pandangan tetap mungkin terjadi, bahkan bisa berlarut. Namun menariknya, Cak Imin menawarkan pendekatan yang tidak kaku. Jika musyawarah tidak menemukan titik temu, maka kepemimpinan bisa saja dijalankan secara bergiliran, bahkan dalam periode singkat seperti setahun.
Gagasan tersebut mungkin terdengar tidak lazim. Tetapi mengandung pesan penting bahwa jabatan di NU bukan sesuatu yang harus diperebutkan mati-matian. Kepemimpinan adalah amanah pengabdian, bukan posisi yang harus dipertahankan dengan segala cara.
Pendekatan semacam ini sekaligus menegaskan bahwa stabilitas organisasi tidak selalu harus bergantung pada satu figur dalam jangka panjang. Yang lebih utama adalah kesinambungan nilai dan arah perjuangan. Jika itu bisa dijaga bersama, maka pergantian kepemimpinan—bahkan secara periodik dan bergiliran—tidak akan menjadi ancaman.
Pada akhirnya, dukungan terhadap musyawarah bukan sekadar soal mengganti mekanisme teknis pemilihan. Tetapi bagian dari ijtihad mengoreksi arah, mengembalikan NU pada tradisi kebijaksanaan kolektif, sekaligus menutup celah-celah konflik yang selama ini muncul dari kompetisi terbuka.
Apa yang disampaikan Cak Imin, termasuk kritiknya terhadap praktik “like and dislike” dan usulan kepemimpinan bergiliran, mungkin terasa tidak konvensional. Namun, justru di situlah letak keberaniannya. Menawarkan jalan keluar yang berangkat dari kesadaran bahwa NU butuhk lebih dari sekadar prosedur. NU butuh kebijaksanaan. (*)
