KabarBaik.co, Batu – Aliansi Online Bersatu (AOB) Kota Batu memastikan para pengemudi ojek online (ojol) di wilayahnya tidak akan ikut serta dalam aksi demonstrasi yang direncanakan sejumlah komunitas ojol pada momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Rabu, 20 Mei 2026.
Ketua AOB Kota Batu, Arif Kurniawan menegaskan, hingga saat ini tidak ada koordinasi maupun rencana pengerahan massa dari komunitas ojol di Kota Batu. Baik untuk aksi lokal maupun bergabung ke daerah lain seperti Malang dan Surabaya.
“Untuk di Grasiba kita tidak ada kegiatan pada 20 Mei 2026 ini. Di Kota Batu juga tidak ada koordinasi aksi, baik ke Malang maupun Surabaya. Teman-teman memilih tetap fokus bekerja,” ujar Arif, Rabu (20/5).
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan efektivitas tuntutan terhadap perusahaan aplikator yang selama ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi harapan para driver.
“Kami berpikir menuntut dalam bentuk apa pun ke aplikator sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi teman-teman memilih tetap bekerja, meski tetap mendukung perjuangan rekan-rekan ojol yang bergerak di daerah lain,” katanya.
Arif menjelaskan, AOB Kota Batu saat ini menaungi sembilan komunitas ojol dengan total anggota lebih dari 800 driver yang berasal dari berbagai platform, seperti Grab, Gojek, Maxim, hingga InDriver. Selain pengemudi roda dua, ada aliansi yang juga menaungi komunitas pengemudi roda empat (R4).
Meski tidak turun aksi, para pengemudi ojol di Kota Batu tetap menyuarakan sejumlah harapan, salah satunya percepatan realisasi Peraturan Presiden terkait pembatasan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen.
“Harapan kami Perpres soal potongan 8 persen segera direalisasikan agar pendapatan driver bisa meningkat,” ungkapnya.
Selain itu, AOB juga meminta penghapusan sistem biaya langganan tambahan yang dinilai memberatkan, seperti program “Grab Hemat”, di tengah potongan komisi aplikator yang telah mencapai 20 persen.
Di wilayah Malang Raya, termasuk Kota Batu, biaya langganan tersebut disebut mencapai Rp 12.500 untuk setiap sembilan order, sementara di kota lain seperti Surabaya nominalnya bisa lebih tinggi.
Keluhan lain yang turut disampaikan adalah terkait sistem dobel order, khususnya pada layanan pengantaran makanan. “Kalau driver menerima dua pesanan dari dua restoran berbeda, sering kali makanan dari restoran pertama terlalu lama diantar sehingga kualitasnya menurun saat diterima pelanggan,” jelas Arif.
Ia menilai persoalan tersebut terjadi hampir di seluruh platform transportasi online, baik Grab, Gojek, maupun Maxim.
Di sisi lain, Arif memastikan kondisi ojol di Kota Batu tetap kondusif berkat sinergi yang terjalin antara komunitas ojol dengan Polres Batu serta Pemerintah Kota Batu.
Menurutnya, berbagai bentuk dukungan telah diberikan, mulai dari fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan hingga bantuan sosial melalui Dinas Perhubungan. “Kami sudah mendapat dukungan BPJS untuk ratusan anggota, meski memang belum mencakup semuanya. Ini bentuk perhatian pemerintah yang kami apresiasi,” ujarnya.
Arif juga mengungkapkan adanya penurunan jumlah driver aktif dibandingkan masa sebelum pandemi. Pada 2019, saat dirinya menjabat Ketua Grasiba (Grab Shining Batu), jumlah driver Grab di Kota Batu tercatat hampir mencapai 900 orang. Kini jumlah tersebut diperkirakan tinggal sekitar separuhnya.
“Dulu satu titik mangkal bisa ada lebih dari 40 driver. Sekarang jauh berkurang. Jumlah pelanggan juga terasa menurun, kemungkinan dipengaruhi berbagai biaya tambahan yang dibebankan kepada konsumen,” ungkap dia.
Meski menghadapi berbagai tantangan, komunitas ojol di Kota Batu tetap optimistis dengan perhatian pemerintah daerah, khususnya Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, yang dinilai terbuka terhadap aspirasi para pengemudi.
“Hampir setiap minggu atau setiap bulan kami dipanggil untuk menyampaikan perkembangan kondisi ojol. Itu menunjukkan pemerintah hadir dan mendengarkan,” pungkasnya.
Dengan memilih tidak ikut aksi pada Harkitnas 2026, AOB Kota Batu berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ojol melalui jalur komunikasi dan sinergi dengan pemerintah. (*)
