KabarBaik.co – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) bekerja sama dengan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim) menggelar Refleksi Akhir Tahun bertajuk Menakar Masa Depan Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. Acara yang berlangsung di auditorium KH Ahmad Dahlan GKB 2, Kampus 1 Umsida ini dihadiri lebih dari 700 peserta dari berbagai kalangan.
Empat pakar hukum nasional turut hadir dalam diskusi ini, salah satunya Prof. Dr. Otto Hasibuan yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dalam pemaparannya, Otto menyoroti prospek dan tantangan penegakan hukum berkeadilan substantif di Indonesia, serta bagaimana pemerintah dapat mengimplementasikan agenda prioritasnya.
Otto menjelaskan bahwa pemerintahan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi Asta Cita yang dirancang untuk dicapai selama lima tahun ke depan. Salah satu poin penting dalam Asta Cita adalah memperkokoh demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
“HAM menjadi prioritas dalam agenda pemerintah sekarang. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menempatkan rakyat sebagai fokus utama,” ujar Otto, Minggu (16/12) sore.
Ia juga menyoroti poin ketujuh dalam Asta Cita, yang mencakup reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan narkoba. Menurut Otto, langkah ini sangat relevan mengingat tantangan besar yang dihadapi bangsa dalam penegakan hukum dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
“Sebanyak 60 persen penghuni lembaga pemasyarakatan adalah kasus narkoba. Jika mereka tidak direhabilitasi, situasi ini justru akan semakin memperburuk kondisi,” jelas Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu.
Otto menekankan pentingnya pendekatan yang humanis dalam sistem pemasyarakatan, yakni menjadikan narapidana sebagai individu yang dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah masa tahanan. “Paradigma hukum kita harus berubah. Hukuman tidak boleh hanya sebagai balas dendam, tetapi sebagai cara memulihkan mereka menjadi warga negara yang produktif,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Otto juga menyampaikan pesan presiden tentang pentingnya kolaborasi di berbagai sektor untuk memajukan bangsa. Ia mendorong perguruan tinggi, khususnya Universitas Muhammadiyah, untuk aktif berkontribusi di masyarakat. “Kampus tidak boleh hanya menjadi menara gading. Ilmu yang diperoleh harus bermanfaat bagi masyarakat luas,” katanya.
Sementara itu Rektor Umsida, Dr. Hidayatullah, menyatakan kebanggaannya atas kehadiran tokoh nasional dalam acara ini. Ia berharap diskusi ini menjadi energi positif bagi Umsida dalam mewujudkan visinya sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat ASEAN. “Ini merupakan bagian dari upaya kami membangun kultur akademik yang kuat,” ujarnya.
Hidayatullah menambahkan bahwa Umsida telah diakui sebagai perguruan tinggi unggul di tingkat nasional sejak Maret 2024. Ke depan, ia optimistis Umsida dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi bangsa. “Terima kasih kepada PWM Jatim atas kolaborasi yang telah terjalin. Kami akan terus berinovasi demi kemajuan bersama,” tandasnya. (*)
