KabarBaik.co – Pembangunan Bojonegoro harus dilakukan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, partisipatif dan inovatif. Atas dasar itu, paslon bupati dan wakil bupati Bojonegoro nomor 02, Setyo Wahono-Nurul Azizah mencanangkan pembentukan satuan tugas (satgas) pembangunan berbasis collaborative government.
Ahmad Supriyanto, politisi Partai Golkar Bojonegoro mengatakan, Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah dengan potensi sangat besar. Ini bisa dilihat dari kondisi wilayah serta jumlah APBD-nya yang mencapai Rp 8 triliun lebih. Karena itu, pembangunan Bojonegoro tak bisa dilakukan secara sporadis dan tanpa kolaborasi.
“Harus dilakukan dengan membuka ruang partisipasi publik dalam kebijakan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah,” kata Supriyanto, Jumat (25/10). Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro itu menjelaskan, adanya ruang partisipasi publik, maka pemerintah lebih mudah mendeteksi banyak hal. Sehingga intervensi positif dari pemerintah bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.
Karena itu, lanjut Supriyanto, dalam jangka 5 tahun mendatang pembangunan Bojonegoro harus ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan. Di antaranya melalui percepatan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan publik.
“Termasuk collaborative government yang merupakan pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi,” jelas Supriyanto. Menurutnya, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, responsif, efektif, inovatif dan inklusif, harus membangun pemerintahan kabupaten yang terbuka dan kolaboratif.
“Pemerintah daerah sudah seyogyanya mampu menggerakkan seluruh modal sosial yang ada di daerah untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah yang adil, makmur dan bahagia atau wellbeing,” tegas sekretaris Tim Pemenangan Paslon Setyo Wahono-Nurul Azizah ini.
Sementara itu, cabup Bojonegoro Setyo Wahono dalam salah satu program unggulannya telah menyiapkan satuan tugas (satgas) pada sektor-sektor utama pembangunan Bojonegoro. Di antaranya satgas pendidikan, kesehatan, ekonomi dan konektivitas wilayah, satgas pertanian, hingga satgas prestasi dan olahraga.
“Satgas ini penghubung utama antara publik dan pejabat, sehingga keduanya punya titik temu,” kata Wahono. Wahono menjelaskan, masing-masing satgas nantinya terdiri atas unsur multistakeholders meliputi multi-sektor/multidisiplin keahlian/keilmuan, multi-level (desa, kabupaten, nasional dan internasional), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga entrepreneur.
Menurutnya, tugas pembangunan masing-masing sektor nantinya tak lagi menjadi kewenangan khusus pejabat dinas terkait. Namun harus dibantu satgas sebagai penghubung antara masyarakat dan pejabat. Agar pembangunan mampu dilakukan melalui berbagai sudut pandang dan prioritas kebutuhan.
“Keberadaan satgas ini akan membantu mempercepat pembangunan Bojonegoro,” tandas cabup asli Bojonegoro dari Desa Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo ini. (*)
