KabarBaik.co – Sekjern PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya secara resmi menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Sikap ini ditegaskan Hasto di sela-sela agenda di Surabaya, Sabtu (17/1).
Hasto menyatakan bahwa posisi PDI Perjuangan diambil secara demokratis dengan menyerap aspirasi rakyat melalui seluruh jajaran partai dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Menurut Hasto, menjaga Pilkada langsung adalah bagian dari menjaga amanat reformasi.
“Sikap partai sangat jelas. Kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat cenderung melahirkan watak otoritarian, penyalahgunaan hukum, serta praktik KKN akibat minimnya kontrol publik,” ujar Hasto.
Belajar dari Sejarah Orde Baru
Hasto menjelaskan bahwa penolakan ini berakar pada pengalaman historis Indonesia selama masa Orde Baru. Saat itu, sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi rakyat dan memicu krisis legitimasi kepemimpinan.
Ia menekankan bahwa dengan mandat langsung dari rakyat, seorang kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh kepentingan politik di DPRD. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di daerah.
PDI Perjuangan Atasi Kelemahan Pilkada Langsung
Meski konsisten mendukung Pilkada langsung, Hasto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam sistem saat ini, terutama terkait tingginya biaya politik dan praktik politik uang. Sebagai langkah nyata dan solusi, PDI Perjuangan menerapkan beberapa strategi internal:
Semangat Gotong Royong: Menekan biaya politik melalui subsidi silang dan kolektivitas kader untuk membantu pemenangan tanpa bergantung pada pemodal besar.
Rekomendasi Tanpa Mahar: Hasto menjamin bahwa surat rekomendasi pencalonan di PDI Perjuangan tidak diperjualbelikan.
“Kader partai yang terbukti menyalahgunakan kewenangan akan dikenai sanksi tegas hingga pemecatan,” tegasnya.
Penempatan Kader Strategis: Partai melakukan pertimbangan matang dalam penempatan kader di wilayah krusial, seperti daerah lumbung pangan, kawasan perbatasan, hingga Papua, guna memastikan pembangunan selaras dengan kebutuhan rakyat.
Penguatan Penegakan Hukum: Hasto menilai mahalnya biaya politik sangat berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor. Solusinya bukan menghapus hak pilih rakyat, melainkan memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum.
Hasto memperingatkan bahwa jika wacana Pilkada melalui DPRD tetap dipaksakan, akan terjadi kesenjangan yang lebar antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan. Hal ini dikhawatirkan dapat mencederai kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi. (*)
