KabarBaik.co – Pelaku usaha ritel di Indonesia menghadapi tantangan besar menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025. Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Jawa Timur, April Wahyu Widati, mengungkapkan kekhawatiran terkait turunnya daya beli masyarakat yang berdampak signifikan pada sektor ritel.
“Apa yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) benar adanya. Daya beli masyarakat memang mengalami penurunan,” kata April, Selasa (25/3).
April juga menyoroti fenomena jasa titip (jastip) barang dari luar negeri yang kian marak. Meski terlihat sederhana, praktik ini berdampak negatif pada minat belanja di dalam negeri.
“Penyedia jastip mendapatkan keuntungan besar karena tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat,” jelasnya.
Selain itu, tren downtrading atau peralihan konsumen ke produk dengan harga lebih ekonomis juga menjadi tantangan. Fenomena ini, yang mulai terlihat sejak kuartal ketiga 2024, semakin dominan di awal 2025.
“Tahun lalu, belanja untuk second brand masih cukup tinggi. Namun sekarang, konsumen lebih memilih produk berukuran besar dengan harga lebih terjangkau,” imbuhnya.
Second brand yang dimaksud mencakup produk non-makanan seperti kosmetik, perlengkapan kesehatan, dan pakaian. Menurut April, belanja konsumsi untuk kategori ini pada 2024 lebih lambat dibandingkan 2023.
April memprediksi prospek bisnis ritel dan penyewa ruang ritel tahun ini tidak akan sebaik tahun sebelumnya. Ia menyoroti bahwa pertumbuhan konsumsi selama Ramadan kali ini diperkirakan tidak mencapai double digit.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, konsumsi selama Ramadan bisa tumbuh hingga 20-25 persen. Sementara itu, belanja Ramadan dan Lebaran biasanya berkontribusi hingga 40 persen terhadap pertumbuhan ritel tahunan,” ungkap April.
Namun, dengan kondisi ekonomi yang masih lesu, Hippindo khawatir situasi ini dapat memukul pelaku usaha hingga berujung pada penutupan usaha.
April berharap pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan yang tidak kontraproduktif dengan kebutuhan pelaku usaha. Ia mencontohkan perlunya kemudahan investasi, pengendalian kenaikan pajak, dan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) agar tidak menghambat konsumsi belanja masyarakat.
“Kami berharap pemerintah mendengar aspirasi pelaku usaha untuk menciptakan kebijakan yang mendukung iklim usaha, sehingga sektor ritel dapat terus bertahan dan berkembang,” tutup April.
Sektor ritel kini tengah berjibaku untuk mengatasi tantangan ini, dengan harapan Ramadan dan Lebaran tetap menjadi momen pemulihan bagi konsumsi domestik.(*)








