KabarBaik.co – Kebijakan efisiensi yang diterapkan presiden Prabowo, mulai dirasakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Salah satu dampak yang terasa adalah sektor infrastruktur.
Sedianya ada 9 titik pembangunan jalan di Banyuwangi yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK). Namun karena efisiensi proyek itu pun dibatalkan.
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo mengatakan sedianya pembangunan 9 ruas jalan tersebut dibiayai pemerintah pusat melalui DAK.
Sembilan ruas jalan yang pembangunannya dibatalkan tersebut diantaranya ruas jalan Pekulo, ruas jalan Sukamaju-Parijatah, ruas jalan pesanggaran-pantai lampon, ruas jalan Pesanggaran-Sumberagung.
“Tapi untuk DAK yang nilainya Rp 59 miliar dibatalkan tahun ini,” kata dia.
Sebenarnya untuk 9 ruas jalan ini tinggal eksekusi saja. Pemenang tendernya juga sudah ada. Namun menurutnya sudah dibatalkan sekitar 2 minggu yang lalu.
Namun menurut Yayan, kebijakan efisiensi ini tidak terlalu banyak berpengaruh pada pembangunan infrastruktur yang berasal dari APBD. Karena pemerintah pusat menekankan 16 item belanja untuk diefisiensikan. Diantaranya, rapat, kegiatan seremonial, dan perjalanan dinas.
Meski demikian, lanjutnya, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerapkan skala prioritas dari yang paling penting.
“Skala prioritas yang paling penting mana, yang paling tidak penting belakangan,” tegasnya.
Infrastruktur yang menjadi skala prioritas ini yakni pertama jalan utama atau jalan primer, kemudian rute Tour de Banywuangi Ijen, jalan menuju destonasi wisata, jalan produksi pertanian. “Setelah itu baru yang lainnya,” ujarnya.(*)
