KabarBaik.co – Pemkab Bojonegoro melakukan langkah tegas usai mendapat teguran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pengelolaan anggaran daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjalani evaluasi menyeluruh sebagai upaya memperbaiki perencanaan dan disiplin anggaran.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyebut bahwa teguran dari Kemenkeu dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi momentum penting bagi Pemkab untuk berbenah. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono juga telah menginstruksikan setiap kepala OPD agar lebih cermat dalam penyusunan anggaran.
“Pak Bupati menekankan kepada seluruh Kepala OPD, dalam merencanakan anggaran harus benar-benar tepat waktu, tepat sasaran, tepat kegunaannya, dan valid,” ujar Nurul Azizah, Selasa (4/11).
Sebagai tindak lanjut, Bupati Bojonegoro mengirim surat resmi kepada Mendagri dan Menkeu, meminta agar dana transfer ke daerah dapat diturunkan lebih awal sebelum pembahasan Perubahan APBD. Permohonan itu muncul berdasarkan pengalaman tahun 2019, ketika keterlambatan transfer pusat menyebabkan sejumlah kegiatan tidak bisa dibayar lunas.
“Dari pengalaman itu, beliau meminta agar dana transfer diturunkan lebih awal. Sehingga penyusunan P-APBD berjalan dengan kepastian dan sesuai pagu anggaran,” terangnya.
Nurul menegaskan bahwa pembenahan manajemen anggaran juga mencakup percepatan proses lelang dan pelaksanaan proyek fisik agar tidak menumpuk di akhir tahun. Menurutnya, tahun ini merupakan fase awal penataan anggaran pada masa kepemimpinan Bupati Setyo Wahono.
“Anggap saja ini sebagai tahun pertama kepemimpinan Pak Bupati. Maka ke depan harus lebih baik. Jangan sampai terulang menjadi lebih kendor,” tegasnya.
Evaluasi tersebut juga berdampak pada Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemkab akan menerapkan skema berbasis kinerja sehingga OPD dituntut lebih profesional dan tepat waktu dalam menjalankan program.
“Maka kinerja-kinerja nanti dituntut lebih profesional, tepat sasaran, jangan sampai kendor,” tambahnya.
Wabup menegaskan bahwa evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi untuk meningkatkan kualitas birokrasi agar pelayanan publik lebih optimal.
“Yang namanya evaluasi, pasti untuk menjadi lebih baik dan mengetahui kekurangan untuk perbaikan ke depan,” pungkasnya. (*)
