KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Forum Komunikasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (FKP RPJPD) 2025-2029 di Pendopo Malowopati Bojonegoro. Kegiatan ini dihadiri segenap pejabat di lingkungan Pemkab Bojonegoro.
Selain itu, hadir pula tiga bupati tetangga, yakni Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Bupati Blora Arief Rohman, dan Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono. Achmad Gunawan selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro mengatakan, Musrenbang 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 digelar untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran arah kebijakan, dan program pembangunan Bojonegoro.
“Juga untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pembangunan di Bojonegoro,” ujar Gunawan, Selasa (25/3).
Gunawan mengatakan, Bappeda Bojonegoro telah merekapitulasi sejumlah usulan pembangunan 2026 yang basisnya adalah hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan. “Dari rekapitulasi itu, total ada 1.375 usulan. Yang lolos atau terverifikasi ada 1.298 usulan. Persentasenya 94,4 persen,” ungkap Gunawan.
Menurut Gunawan, sebanyak 1.298 usulan pembangunan 2026 tersebut berkaitan dengan sektor atau kategori pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta pertanian. Sementara itu, usulan pembangunan 2026 yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Bojonegoro, jumlahnya sekitar dua kali lipat. Dari total 3.160 usulan, yang lolos verifikasi 3.092 atau 97,85 persen.
“Untuk usulan pembangunan 2026 yang ditujukan ke Pemprov Jatim, jumlah 324 usulan. 126 diusulkan desa/kelurahan, 186 diusulkan lembaga, dan 12 diusulkan perangkat daerah,” imbuh Gunawan.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, Musrenbang 2026 dan FKP RPJPD 2025-2029 merupakan formula penting untuk menelurkan kebijakan perihal pembangunan di Bojonegoro. Dokumen-dokumen dihasilkan dari Musrenbang RKPD 2026 maupun FKP RPJMD 2025-2029, merupakan peta jalan baginya untuk mewujudkan Bojonegoro makmur dan membanggakan, sebagaimana visinya.
Menurut Wahono, dokumen-dokumen dimaksud memuat visi, misi, tujuan, dan prioritas pembangunan daerah yang merupakan janji politiknya bersama Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah sepanjang 2025-2029. “Itu sebagai bentuk kepatuhan kami terhadap prosedur birokrasi. Sekaligus komitmen kami perihal mengakomodir partisipasi publik dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Wahono menjelaskan, pihaknya telah merealisasikan program-programnya secara bertahap. Fokusnya pada dua lini. Yaitu, kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan di Bojonegoro. Dua lini program itu terejawantahkan dalam delapan program quick wins. Meliputi Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Digitalisasi, Optimalisasi Satu Data Single Window “Sapa Bupati”.
Selain itu, penataan regulasi dan revitalisasi BUMD dengan pembentukan dana abadi dan BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah). Serta optimalisasi ketersediaan air, kesejahteraan petani, pendidikan unggul, hingga kesehatan masyarakat. “Ada juga optimalisasi lingkungan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Ini dua quick wins yang juga penting,” imbuh Wahono.
Khusus optimalisasi pengentasan kemiskinan, Wahono mengerucutkan program quick wins tersebut melalui sejumlah program taktis untuk keluarga prasejahtera. Di antaranya, bantuan kolam dalam buis deker untuk pemeliharaan ikan lele, bantuan ayam petelur serta pakan, obat, vitamin, dan kandangnya, bantuan bibit sayuran, bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berikutnya, bantuan listrik bagi keluarga tidak mampu, bantuan air bersih, bantuan Beasiswa Makmur Membanggakan, pemberian perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan. “Program-program pengentasan kemiskinan ini didukung pemdes. Melalui pengalokasian ADD. Dan, itu sudah kami wajibkan. Agar, ada sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan pemdes,” jelasnya.
Wahono menegaskan, secara umum, pembangunan Bojonegoro di eranya akan bersifat inklusif dan berkelanjutan. Memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. “Hal itu untuk menjamin pembangunan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan,” jelasnya.
Dalam pembangunan di eranya, Wahono menyebut, akan berkonsentrasi pada pengembangan SDM yang berkualitas melalui pendidikan berkualitas yang merata. “Lalu, peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, peningkatan kualitas keluarga, serta optimalisasi dan inovasi teknologi,” pungkas putra mantan Lurah Dolokgede ini. (*)
