KabarBaik.co – Kawasan selatan Kabupaten Bojonegoro masih menjadi kantong kemiskinan. Terutama di Kecamatan Ngambon, Tambakrejo, Sekar, Ngasem, Bubulan, Dander, dan Gondang. Meski wilayah ini kaya akan hutan dan sumber daya alam, masyarakatnya masih bergulat dengan berbagai keterbatasan, mulai dari bencana alam hingga minimnya infrastruktur.
“Wilayah selatan rawan longsor, kekeringan, dan banjir bandang. Selain itu, kondisi infrastruktur dan degradasi lingkungan menjadi tantangan besar,” ujar Kepala Bappeda Bojonegoro, Achmad Gunawan, Rabu (30/7).
Sekitar 40 persen wilayah Bojonegoro adalah kawasan hutan seluas 95 ribu hektare, namun hanya 1.500 hektare yang berstatus hutan lindung. Sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup dari pertanian di lahan hutan produksi yang mereka garap tanpa kepemilikan legal.
Data Bappeda mencatat, lanjut Gunawan, 73 persen warga bekerja sebagai petani atau pekebun, 12 persen buruh tani, 8 persen pedagang kecil, dan sisanya PNS, guru, serta pekerja migran. Mereka menjalani siklus pertanian yang terus berulang dan seringkali dibayang-bayangi bencana alam yang mengakibatkan kerugian finansial.
Guna menanggulangi permasalahan tersebut, Pemkab Bojonegoro menyusun masterplan pembangunan wilayah selatan dengan tiga fokus utama yakni ketahanan bencana, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Masterplan ini menjadi arah kebijakan Bupati Setyo Wahono untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
Program strategis yang dirancang antara lain, revitalisasi Waduk Pacal dan normalisasi sungai untuk pengendalian banjir dan penyediaan air baku, pengembangan jalan lingkar selatan dan peningkatan akses antar kecamatan, konservasi DAS, reboisasi, dan pengelolaan sampah terpadu di TPA Buntalan.
Selain itu, Pemkab Bojonegoro juga melakukan diversifikasi komoditas pertanian dan penguatan pasar petani, pembangunan Jalan Napis-Watujago, Ngambon–Pasar Dawe, serta rencana Exit Tol Sekar, serta pengembangan RSUD Temayang sebagai pusat layanan kesehatan dan penanggulangan bencana.
Tak hanya itu, Pemkab Bojonegoro juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui BUMN Kehutanan, serta melakukan pemetaan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat. “Solusi jangka panjang dibutuhkan, tidak hanya bantuan sesaat. Kami ingin membangun sistem yang mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan secara mandiri dan bermartabat,” tegas Gunawan. (*)
