KabarBaik.co — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat strategi pemerataan kontribusi pajak melalui peningkatan peran desa. Langkah ini diwujudkan dalam kegiatan capacity building “Peningkatan Pendapatan Daerah Bersama Desa Hebat” yang digelar oleh BPPKAD Gresik di hotel wilayah GKB, Rabu (2/7), sebagai bentuk sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik ini menghadirkan perwakilan camat, kepala desa, hingga perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk menggali potensi PAD dari sektor produktif di desa, termasuk optimalisasi pemungutan pajak restoran dan PBB Pedesaan.
Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa sebagai ujung tombak pemungutan pajak yang adil dan merata. Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan perlu ditopang dengan pemerataan kontribusi.
“Desa bukan sekadar objek pembangunan, tapi juga subjek penting dalam menopang PAD. Maka sinergi antara kabupaten dan desa harus diperkuat, terutama dalam membangun kesadaran dan kapasitas aparatur desa,” ujar Alif.
Namun di balik upaya itu, pemungutan PBB di tingkat desa masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Di antaranya, pembaruan data objek pajak yang belum optimal, kendala distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), serta pencatatan pembayaran yang belum sepenuhnya akurat. Hambatan utama berasal dari keterbatasan SDM, minimnya infrastruktur teknologi, dan kurangnya pemahaman teknis aparatur desa terkait administrasi perpajakan.
Kepala BPPKAD Gresik, Andhy Hendro Wijaya, mengungkapkan bahwa hingga akhir semester pertama 2025, penerimaan PBB sudah mencapai hampir 62 persen dari target tahunan. Ia menyebut capaian tersebut merupakan indikator positif, namun belum menjadi alasan untuk berpuas diri.
“PBB masih menjadi tulang punggung PAD Gresik. Tapi capaian ini tidak bisa membuat kita berpuas diri. Butuh kerja keras bersama, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak,” jelas Andhy.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Gresik juga mendorong digitalisasi sistem pembayaran pajak. Salah satu inovasinya adalah pemanfaatan aplikasi Laku Pandai, yang memungkinkan proses pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan secara digital. Layanan ini dinilai mempermudah masyarakat dan mempercepat pencatatan data fiskal.
“Dengan Laku Pandai, masyarakat tidak perlu lagi antre di loket. Pajak bisa dibayar dan dilaporkan secara digital, termasuk pajak kendaraan bermotor. Ini bentuk nyata kemudahan layanan perpajakan,” imbuh Andhy.
Sebagai penguat materi, kegiatan ini menghadirkan narasumber akademisi dan perbankan, yakni Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. dari Universitas Narotama, serta Abdullah Basit, Pimpinan Cabang Bank Jatim. Keduanya membahas peluang sinergi antara lembaga keuangan dan desa dalam mendorong digitalisasi pajak serta perluasan inklusi keuangan di pedesaan.(*)
