KabarBaik.co — Pemkab Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) resmi memulai tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Langkah awal tersebut ditandai dengan digelarnya Forum Konsultasi Publik.
Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan Jombang ke depan.
Kepala Bapperida Jombang Hartono mengatakan forum konsultasi publik merupakan tahapan wajib dalam perencanaan pembangunan daerah agar dokumen yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum sekaligus dukungan sosial.
“Forum ini bertujuan menghimpun saran dan masukan dari para pemangku kepentingan serta masyarakat, sekaligus mengidentifikasi isu-isu strategis daerah agar selaras dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional,” ujar Hartono dalam keterangannya Kamis (15/1).
Forum tersebut dihadiri perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, jajaran perangkat daerah, tokoh agama dan masyarakat, akademisi, pelaku usaha, LSM, organisasi profesi, organisasi perempuan, hingga insan pers.
Dalam paparannya, Hartono menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.
Wakil Bupati Salmanudin mengatakan ia mengajak seluruh peserta forum untuk meluruskan niat dan menempatkan kemaslahatan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
“Pertemuan ini harus kita niatkan untuk tiga hal, yaitu melindungi masyarakat, mempermudah kebutuhan masyarakat, dan membahagiakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan jika ketiga prinsip tersebut menjadi dasar perencanaan, maka pembangunan yang dirancang akan benar-benar menjawab kebutuhan warga Jombang dan mendukung visi daerah, yakni “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua.”
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga memaparkan sejumlah capaian positif kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.
Indeks Good Governance Jombang tercatat meningkat hingga 85,06 poin. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,28 persen dan angka kemiskinan menurun menjadi 8,36 persen pada triwulan III 2025.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap realistis dalam menyusun RKPD 2027, mengingat adanya keterbatasan fiskal dan penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat.
“Kondisi ini menuntut kita untuk mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Berdasarkan evaluasi capaian dan tantangan tersebut, Pemkab Jombang menetapkan tema RKPD 2027, yakni “Integrasi Pengembangan Industri dan Perdagangan dengan Sektor Primer.”
Tema ini diarahkan pada penguatan keterkaitan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan industri pengolahan serta perdagangan.
Melalui integrasi hulu hingga hilir, pemerintah berharap dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Untuk mendukung tema tersebut, ditetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter; penguatan sektor primer dan ketahanan pangan yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif dan pasar digital; peningkatan kualitas infrastruktur dan investasi berkelanjutan; serta penguatan tata kelola pemerintahan, keamanan, dan ketertiban umum.
Wakil Bupati pun mengajak seluruh peserta forum untuk aktif memberikan masukan yang konstruktif dan antisipatif.
“Dengan kolaborasi lintas sektor, saya yakin kita dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang kontekstual, responsif, dan dapat diimplementasikan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (*)
