KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tahun 2025, pemerintah pusat menetapkan daerah ini sebagai salah satu penerima Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori Percepatan Penurunan Stunting, dengan total anggaran mencapai Rp 6,9 miliar.
Insentif tersebut diserahkan secara simbolis kepada Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang digelar di Auditorium J. Leimena, Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (12/11).
Pemberian penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen dan capaian daerah dalam menekan prevalensi stunting secara konsisten.
Alokasi dana tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025. Dana hanya dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur pelayanan publik, menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kesehatan, serta memperluas akses pendidikan masyarakat.
Rakornas yang mengusung tema “Mengukuhkan Komitmen Bersama untuk Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting” itu dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Koordinator PMK Pratikno, bersama para kepala daerah se-Indonesia.
Dalam forum tersebut, Wamendagri Bima Arya menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah.
“Peran kepala daerah itu kunci. Daerah yang berhasil menekan angka stunting umumnya dipimpin oleh kepala daerah yang lincah berkolaborasi, dari preemtif, preventif, hingga kuratif dalam konteks kerjasama lintas sektor pentahelix,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan penuh daerah terhadap Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Program MBG harus dikawal agar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara menyeluruh,” tegasnya.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno memaparkan perkembangan positif penanganan stunting di tingkat nasional.
“Alhamdulillah, prevalensi stunting nasional tahun 2024 turun menjadi 19,8 persen. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Namun, kita harus menargetkan penurunan yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Pratikno menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi pemerintah daerah hingga desa serta kerja para kader lapangan.
“Peran kader Posyandu dan organisasi kemasyarakatan sangat strategis dalam mendukung upaya pencegahan stunting,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong seluruh pihak memperkuat sinergi untuk mencapai target penurunan stunting menjadi 14,2 persen pada 2029.
“Program ini harus kita keroyok bersama. Kuncinya ada pada sinergi antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Gibran juga memberikan apresiasi atas capaian nasional yang melampaui proyeksi Bappenas, serta hasil positif dalam penurunan kasus wasting, overweight pada balita, dan anemia pada ibu hamil.
“Ini bukti nyata kerja bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, dan seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.
Bagi Kabupaten Mojokerto, insentif fiskal ini menjadi energi baru untuk mempercepat penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesadaran gizi keluarga, dan optimalisasi layanan kesehatan di seluruh wilayah.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung agenda nasional menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.(*)
