KabarBaik.co – Pemkab Tuban memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan perumusan strategi kebijakan baru. Evaluasi ini dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program MBG yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono di Ruang R.H. Ronggolawe.
Rapat tersebut menghadirkan Sekretaris Daerah Tuban, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat se-Kabupaten Tuban, Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Wakil Bupati Joko Sarwono menegaskan bahwa program MBG menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi anak usia sekolah dan masyarakat rentan. Ia menyebut, program ini berperan penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Tuban yang sehat dan berkualitas sejak dini.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan program MBG di seluruh kecamatan berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Joko Sarwono.
Joko menekankan keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada distribusi dan konsumsi makanan bergizi, tetapi juga pada edukasi pola makan sehat serta keterlibatan keluarga penerima manfaat. Ia meminta seluruh pihak menjaga sinergi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Pemkab Tuban juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas bahan makanan, ketepatan waktu distribusi, serta kesesuaian kandungan gizi dengan standar kesehatan. Hasil evaluasi rapat ini akan menjadi dasar dalam memperkuat perencanaan program MBG ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan keberlanjutan manfaat.
“Program ini harus dijalankan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Dengan kolaborasi yang solid, kita bisa mewujudkan generasi Tuban yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar mantan Kepala Bappeda Tuban tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban, Abdul Rakmat, menjelaskan empat fokus utama strategi kebijakan pelaksanaan MBG.
Pertama, penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur SPPG. Ke depan, penerbitan SLHS yang sebelumnya menjadi kewenangan DPMPTSP Tuban akan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan P2KB atau instansi resmi yang ditunjuk Pemkab.
Kedua, pengawasan berkala terhadap operasional SPPG, meliputi bahan pangan, kebersihan dapur, dan petugas. Pengawasan ini melibatkan sekolah dan wali murid, serta didukung oleh Bank Sampel Pangan dan uji mikrobiologi.
Ketiga, pengukuran dampak program MBG melalui pemantauan status gizi anak setiap bulan dengan metode antropometri. Data hasil pengukuran akan dicatat di satuan pendidikan dan diintegrasikan dengan database Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah pada platform Satu Sehat.
Keempat, respons cepat terhadap kejadian keracunan pangan, dengan sistem pemantauan terukur dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan penanganan cepat dan akurat.
Abdul Rakmat juga mengingatkan pentingnya menjaga jarak waktu maksimal tiga jam antara proses memasak dan konsumsi makanan, agar makanan tetap segar, higienis, dan aman dikonsumsi anak-anak.
“Seluruh proses harus dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku,” tegasnya. (*)
