KabarBaik.co – Pemerintah Kota (pemkot) Batu bersama Kejaksaan Negeri Batu menggelar kegiatan Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia). Kegiatan tersebut diikuti sejumlah instansi strategis seperti Kantor Pertanahan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Polres Batu, Wakil Pengadilan Negeri Malang, hingga Arhanud TNI AD.
Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi lintas lembaga untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
Wali Kota Batu, Nurochman, menyebut Road to Hakordia sebagai momentum refleksi bagi seluruh perangkat daerah untuk mengevaluasi kinerja yang bersentuhan langsung dengan aspek hukum dan pelayanan publik.
“Ini momentum untuk merenungkan kinerja, mengevaluasi diri, serta melakukan transformasi tata kelola pemerintahan yang selalu bersentuhan dengan hukum,” ujarnya di Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Kota Batu, Senin (8/12).
Nurochman menegaskan pentingnya mempertahankan arah kebijakan yang berbasis kebutuhan masyarakat, baik di tingkat kota, kecamatan, desa, maupun kelurahan.
Pemkot Batu terus mendorong penguatan integritas dan profesionalisme aparatur melalui penerapan sistem merit. Langkah ini disebut berkontribusi pada peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang sebelumnya berada di zona rendah.
“Integritas harus menjadi budaya kerja. Awalnya berat, tapi ketika ini menjadi kebutuhan, maka budaya itu akan terbentuk,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa beberapa data telah diunggah ke sistem KPK namun masih menunggu verifikasi. Komunikasi intensif dengan aparat penegak hukum terus dilakukan agar seluruh indikator pencegahan korupsi dapat terpenuhi.
Pembenahan layanan perizinan menjadi fokus utama Pemkot Batu. Sebelumnya, proses perizinan dinilai lambat oleh pelaku usaha. Kini Pemkot membuka diri dengan membuat layanan lebih transparan dan mudah dipantau publik.
Hasilnya cukup signifikan. Nilai investasi di Kota Batu naik tajam dari perkiraan awal Rp 1,2 triliun menjadi Rp 2,9 triliun pada periode yang sama di tahun berikutnya. “Kepercayaan dunia usaha meningkat, tapi kita juga harus mewaspadai dampak investasi terhadap lingkungan,” ungkap Nurochman.
Nurochman menilai koordinasi rutin dengan aparat penegak hukum menjadi kunci pencegahan penyimpangan, terutama yang terkait dengan layanan publik dan aktivitas ekonomi.
Dengan wilayah yang kompak dan jangkauan antarlembaga yang dekat, Pemkot Batu dinilai memiliki keunggulan dalam membangun komunikasi intensif dan responsif. “Interaksi dan silaturahmi harus menjadi budaya agar potensi persoalan bisa diselesaikan tanpa ketegangan,” ujarnya.
Meski begitu, Nurochman mmberikan apresiasi kepada seluruh lembaga atas dukungan dan kebersamaan dalam mengawal pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas. (*)
