KabarBaik.co, Mataram – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmen kuat untuk melibatkan serikat buruh dalam setiap penyusunan kebijakan daerah, khususnya Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pekerja.
“Saya instruksikan kepada seluruh jajaran Kadis hingga asisten, tolong ingatkan saya. Dalam setiap penyusunan Perda, khususnya terkait pekerja, teman-teman serikat buruh harus dilibatkan. Aspirasi mereka adalah legitimasi bagi kami dalam merumuskan klausul kesejahteraan,” tegas Iqbal.
Penegasan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Provinsi NTB yang dikemas melalui dialog bertajuk “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” di Kantor Dinas Nakertrans NTB, Jumat (1/5).
Iqbal secara terbuka mengakui masih adanya kekurangan dalam proses penyusunan Perda sebelumnya yang belum optimal menyerap aspirasi buruh. Ia memastikan ke depan, setiap regulasi terkait kesejahteraan pekerja harus melalui keterlibatan langsung serikat buruh.
Selain itu, Gubernur Iqbal juga menyoroti lemahnya implementasi pengawasan ketenagakerjaan di lapangan. Ia mengungkapkan instruksi penambahan anggaran dan fasilitas operasional bagi pengawas belum berjalan maksimal.
“Saya sudah perintahkan penambahan anggaran dan kendaraan operasional. Saya minta Sekda memastikan ini segera terlaksana,” ujarnya.
Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Iqbal menegaskan pendekatan realistis. Pemerintah memilih kenaikan moderat namun dengan pengawasan ketat agar benar-benar diterapkan oleh perusahaan.
“Lebih baik naik moderat tapi dibayar semua perusahaan, daripada tinggi tapi hanya di atas kertas,” jelasnya.
Iqbal juga menekankan sektor pertanian sebagai indikator utama kesejahteraan masyarakat NTB. Menurutnya, pertumbuhan sektor ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat secara luas.
“Target kita NTB Makmur Mendunia. Saat itu tercapai, standar kesejahteraan juga harus meningkat,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemprov NTB memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui skema pembiayaan baru. Bekerja sama dengan perusahaan dan Bank NTB Syariah, biaya keberangkatan PMI akan ditanggung melalui skema KUR berbunga rendah untuk menghindari jeratan utang.
Selain itu, pengelolaan gaji PMI akan dilakukan secara terstruktur melalui kerja sama dengan bank luar negeri, sehingga pendapatan dapat langsung dialokasikan untuk kebutuhan keluarga dan tabungan usaha.
Pemprov NTB juga tengah menyiapkan program sekolah berasrama bagi anak PMI sebagai bentuk perlindungan jangka panjang, termasuk pembentukan karakter dan keterampilan.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, menyoroti pentingnya regulasi yang lebih berpihak pada buruh perempuan, terutama terkait jam kerja dan perlindungan peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga.
Dari kalangan buruh, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB Lalu Wira Sakti mengapresiasi keterlibatan penuh jajaran pemerintah daerah dalam dialog tersebut. Ia menilai komitmen gubernur untuk melibatkan buruh dalam Perda menjadi langkah penting yang harus dikawal.
“Kami akan memastikan setiap klausul benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
Momentum May Day 2026 di NTB menegaskan arah baru kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan buruh sebagai kunci utama.(*)
