KabarBaik.co – Persoalan Bandara Notohadinegoro Jember masih menjadi pembahasan. Apalagi, Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah dengan menyerahkan pengelolaan Bandara Notohadinegoro ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim menyampaikan bahwa keberadaan bandara ini sangat penting dalam penopang investasi di Jember.
“Kondisi bandara Notohadinegoro memang sudah ada sejak zaman Bupati Samsul Hadi Siswoyo, tetapi memang tidak maksimal,” ujar Halim saat dikonfirmasi, Rabu (11/12).
Ia mengungkap, sejak era Bupati MZA Djalal, Faida dan Hendy Siswanto Pemerintah Daerah terus berusaha untuk memaksimalkan. Namun hasilnya tidak ada perubahan signifikan.
“Terlebih pada era Pak Hendy sudah ada CSR dari Bank Jatim tetapi hasilnya sama saja belum maksimal,” ungkap Halim.
Ia menjelaskan, persoalan bandara ini harus ada keterlibatan semua pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, Pusat, Angkasa Pura dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
“Pasalnya lahan yang direncanakan akan ditambah ini milik dari PTPN, sehingga perlu ada sinergisitas,” imbuhnya.
Dengan itu, pihaknya difasilitasi oleh anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang mempertemukan dengan pihak-pihak terkait.
“Jadi kita dipertemukan dengan Angkasa Pura, pihak maskapai dan PTPN untuk mencari langkah pasti dalam mengembangkan bandara ini,” terangnya.
Hasil diskusi tersebut, lanjut Halim, adalah dengan mengalihkan rute penerbangan ke Jember-Denpasar.
“Kalau sebelumnya ke Surabaya kini direncanakan pindah ke Denpasar Bali, dan maskapainya Lion Air. Maka perlu dorongan politis untuk bisa memaksimalkan potensi ini,” ungkap Halim.
Sementara untuk rencana jangka panjangnya, Halim menerangkan jika landasan pacu atau runway perlu penambahan sehingga pesawat berbadan besar bisa landing di Bandara Notohadinegoro.
“Karena ini lahan milik PTPN dan Angkasa Pura bisa melakukan MoU terkait hal itu, sehingga ke depannya bisa berkembang,” katanya.
Sebab, kebutuhan anggaran untuk jangka panjang ini membutuhkan investasi Rp 600 miliar demi membangun Bandara Notohadinegoro dan membangun fasilitas penunjangnya.
“Nah ini yang Pemkab Jember tidak bisa, karena kekuatan anggaran kita yang tidak mencukupi untuk membangun semuanya. Tetapi, kita serahkan langsung ke Angkasa Pura sebagai pengelola dan tentu harus mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (*)
