KabarBaik.co.- Perum Bulog Jawa Timur mencatatkan capaian luar biasa dalam penyerapan gabah petani sepanjang tahun 2025. Hingga 4 Juli, jumlah serapan telah mencapai 614.000 ton setara beras. Angka ini tidak hanya melampaui target awal sebesar 593.000 ton, tetapi juga melebihi revisi target tambahan dari kantor pusat, yakni sekitar 609.000 ton.
Pemimpin Wilayah Bulog Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho, mengungkapkan bahwa target awal sejatinya telah tercapai lebih awal, tepatnya pada akhir Mei 2025.
Namun, karena panen terus berlangsung dan permintaan dari pusat bertambah, proses penyerapan pun dilanjutkan.
“Kami terus melakukan penyerapan karena permintaan dan panen dari petani terus mengalir. Target dari pusat ditambah, dan Alhamdulillah semuanya sudah tercapai,” ujarnya, Jumat (11/7).
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) dan Rp 12.000 per kilogram untuk beras medium. Kebijakan ini, menurut Langgeng, telah berdampak langsung pada kesejahteraan petani.
“Dengan HPP Rp 6.500, kami menerima laporan bahwa pendapatan petani meningkat antara 60 hingga 80 persen. Mereka sangat antusias menjual hasil panennya ke Bulog,” ungkapnya.
Namun di sisi lain, tingginya harga dan daya serap Bulog membuat posisi tengkulak mulai tergeser dari rantai distribusi gabah.
Meski menyerap dalam jumlah besar, Bulog tetap menjaga standar kualitas. Untuk cadangan pangan pemerintah, beras yang diterima harus berkualitas medium dengan kadar air maksimal 14 persen, derajat sosoh minimal 95 persen, serta batas menir dan beras rusak masing-masing maksimal 2 dan 25 persen.
Capaian tinggi ini menghadirkan tantangan baru yakni keterbatasan ruang penyimpanan. Seluruh gudang Bulog di Jawa Timur kini dalam kondisi penuh.
Untuk mengatasi hal ini, Bulog menyewa 56 unit gudang tambahan di berbagai wilayah.
“Meski gudang penuh, kami masih membuka ruang serapan bagi petani. Kami tidak ingin petani kesulitan menjual gabahnya karena masalah gudang,” tegas Langgeng.
Sebagian besar stok akan segera disalurkan melalui program bantuan pangan. Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menginstruksikan penyaluran bantuan pangan sebesar 60.963 ton beras untuk wilayah Jawa Timur pada Juli 2025. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tekanan gudang dan mempercepat perputaran stok.
Di balik keberhasilan penyerapan, tersimpan tantangan serius di sisi pasca panen. Kapasitas pengeringan gabah yang terbatas menjadi persoalan krusial, terutama saat panen raya seperti April lalu.
“Padi yang dipanen harus segera dikeringkan dalam waktu maksimal 24 jam. Jika tidak, kualitasnya turun. Ini masalah besar,” jelas Langgeng.
Saat ini, Bulog menggandeng sekitar 600 mitra maklon untuk proses pengeringan, namun kapasitas mereka belum mampu mengimbangi volume panen. Untuk mengatasi hal ini, Bulog mendorong penjadwalan panen secara bergiliran di kelompok tani.
Langgeng juga menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam pengadaan alat pengering. “Hampir semua permintaan dari kelompok tani adalah soal mesin pengering. Ini kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi,” tegasnya.
Sistem penyerapan Bulog yang langsung mendatangi sawah petani dinilai efektif membangun kepercayaan. Petani tidak perlu repot membawa hasil panennya ke gudang, karena pembayaran dilakukan secara tunai langsung di lapangan.
Namun demi efisiensi dan keamanan, Bulog kini mulai mendorong sistem pembayaran non-tunai melalui kerja sama dengan perbankan.
“Saat ini, untuk serapan tunai kami bahkan perlu pengawalan kepolisian. Dengan sistem cashless, transaksi akan lebih aman dan rapi,” pungkasnya.
Capaian penyerapan di Jawa Timur menjadi contoh sukses kolaborasi antara pemerintah dan petani. Namun, Langgeng mengingatkan bahwa keberlanjutan program ini sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur pasca panen serta dukungan lintas sektor.
“Serapan bagus, harga bagus, tapi jangan sampai petani merugi karena tidak bisa menyimpan atau mengeringkan hasil panennya,” tutupnya.
