KabarBaik.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar tengah memperhatikan rendahnya penyerapan pupuk organik bersubsidi dari total 233 ton pupuk yang dialokasikan oleh pemerintah pusat pada tahun 2025, hingga awal Juli baru sekitar 2 ton yang digunakan oleh petani.
Kondisi ini membuat Pemkot Blitar berencana menyampaikan laporan resmi ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meninjau kembali kebutuhan di lapangan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar Dewi Masitoh, menjelaskan bahwa rendahnya serapan bukan disebabkan distribusi yang lambat, melainkan karena tingkat kemandirian petani yang semakin tinggi.
Para petani kini banyak memproduksi pupuk organik secara mandiri setelah mendapat pelatihan pembuatan pupuk beberapa tahun terakhir.
“Petani di Kota Blitar sudah cukup mandiri. Kami sudah massif melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik, sehingga mereka tidak terlalu membutuhkan pupuk subsidi dari pemerintah,” ujarnya, Selasa (4/11).
Menurutnya, pemerintah daerah akan bersurat ke Kementan untuk menyesuaikan kembali alokasi pupuk organik bersubsidi agar lebih efisien dan tepat sasaran. Langkah ini bukan bentuk penolakan, melainkan evaluasi agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan petani di lapangan.
Dewi menegaskan, rendahnya serapan pupuk organik justru menjadi tanda positif. Kemandirian petani menunjukkan keberhasilan pembinaan pertanian organik yang selama ini dijalankan.
“Kami melihat ini sebagai kemajuan. Artinya, petani sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan ini mendukung pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan,” tutupnya.(*)
