KabarBaik.co – Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) pemilik bangunan liar (bangli) di Jalan Pepelegi, Sidoarjo, menggelar aksi unjuk rasa menolak penggusuran pada Senin (14/4) pagi. Massa memblokade jalan dengan membakar ban bekas dan membentangkan spanduk-spanduk bertuliskan penolakan terhadap rencana pembongkaran lapak mereka.
Aksi protes dilakukan tepat di lokasi bangunan yang akan ditertibkan oleh pemerintah daerah. Para PKL terlihat membawa poster berisi tuntutan agar nasib mereka diperhatikan, karena bangunan yang berdiri di atas lahan itu sudah mereka gunakan puluhan tahun sebagai sumber penghidupan.
Massa menegaskan bahwa bangunan semi permanen tersebut adalah tempat mereka mencari nafkah, menyekolahkan anak, dan menghidupi keluarga. Mereka mendesak Bupati Sidoarjo Subandi maupun Wakil Bupati Mimik Idayana untuk turun langsung menemui mereka agar terjadi dialog yang terbuka.
Salah satu demonstran yang juga mantan Kepala Desa Sawotratap, Sundayati, menyuarakan keberatannya atas penggusuran yang dinilai dilakukan secara mendadak dan tanpa koordinasi dengan warga yang terdampak. Ia mengaku sudah membina para PKL sejak dua dekade lebih.
“Ini semua binaan saya, sejak 25 tahun yang lalu, mau dipindah ke mana? Direlokasi ke mana? Kok tidak ada pertemuan tiba-tiba mau dibongkar,” ucapnya dengan suara lantang.
Sundayati menekankan bahwa lokasi tersebut bukan sekadar tempat berjualan, melainkan juga merupakan sumber ekonomi utama bagi para PKL dan keluarga mereka. Ia berharap pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan.
“Sandang pangan anak-anak, biaya sekolah semua dari sini, jangan seenaknya jadi pemimpin, kalau bisa tempatnya ditata dengan baik bukan malah dibongkar,” ujarnya.
Merespons desakan massa, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana akhirnya hadir di lokasi dan berdialog langsung dengan para demonstran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah memahami keberadaan para PKL yang sudah puluhan tahun menempati lahan tersebut.
“Kami paham mereka sudah menempati tempat ini kurang lebih 30 tahun, tapi kami juga ingin melakukan penataan,” jelas Mimik dalam dialog terbuka dengan warga.
Ia menegaskan bahwa penataan kawasan bukan untuk menyakiti rakyat kecil, tetapi demi kebaikan bersama. Pemerintah, kata Mimik, tetap membuka ruang komunikasi dan mencari solusi terbaik.
“Untuk pembongkaran, hari ini ada beberapa lapak yang dibongkar dan pembongkaran dilakukan mandiri oleh mereka,” tutupnya. (*)
