KabarBaik.co – Plt Bupati Sidoarjo, Subandi, dibuat murka setelah namanya dicatut dalam proyek pembangunan tower seluler di Desa Simpang, Kecamatan Prambon. Ia langsung mengambil langkah tegas dengan memanggil Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (DPPCKTR), Bachruni Aryawan, untuk mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut pada Kamis (30/1) sore.
Subandi mengungkapkan bahwa beredar informasi dari pihak tertentu yang mengklaim telah mendapatkan izinnya untuk mendirikan tower tersebut. Padahal, ia sama sekali tidak pernah memberikan persetujuan terkait proyek tersebut. “Kok nama saya dibawa-bawa,” ujarnya dengan tegas.
Dalam pertemuan itu, Bachruni segera menghubungi seseorang yang berwenang untuk memastikan status perizinan tower tersebut. Setelah mendapatkan konfirmasi, ia menyatakan dengan tegas bahwa menara telekomunikasi tersebut memang belum memiliki izin resmi.
“Belum, Pak Bupati,” kata Bachruni singkat. Ia juga membenarkan adanya pihak yang mengaku telah memperoleh izin dari bupati untuk membangun tower tersebut, meskipun kenyataannya tidak demikian.
Mendengar hal itu, Plt Bupati Subandi semakin berang. Ia langsung menginstruksikan agar tower tersebut segera dibongkar.
“Kalau belum punya izin, kenapa tidak dibongkar saja?” serunya dengan nada tinggi.
Subandi menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam jika namanya dicatut dalam proyek yang melanggar aturan. Ia bahkan meminta Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yany Setyawan, untuk segera mengambil tindakan guna membongkar tower ilegal tersebut.
“Kalau tidak ada tindakan, saya akan berangkat dengan Pak Yany ke sana. Bupati sendiri yang akan membongkarnya,” tegasnya.
Menurut laporan warga sekitar, pembangunan tower seluler tersebut telah mendapat penolakan karena lokasinya yang berdekatan dengan lembaga pendidikan. Keberadaan tower itu dianggap membahayakan keselamatan masyarakat di sekitarnya, sehingga warga meminta pemerintah segera bertindak.
Subandi juga mengingatkan seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar selalu melakukan verifikasi jika ada pihak yang mencatut namanya dalam proyek-proyek tertentu. “Tidak ada perintah seperti itu dari saya,” pungkasnya. (*)
