KabarBaik.co – Program layanan kesehatan gratis Jember Keren (J-Keren) jadi buah bibir sejumlah kalangan. Hal itu karena J-Keren dianggap menjadi penyebab adanya utang Rp 160 Miliar.
Menanggapi persoalan itu, Ketua DPC PKB Jember, Ayub Junaidi mengatakan bahwa tujuan program di era Bupati Hendy itu sangat baik bagi masyarakat, khususnya yang kurang mampu.
“Masalahnya adalah program tersebut meninggalkan utang yang begitu besar. Otomatis jadi beban APBD di pemerintahan selanjutnya,” ujar Ayub saat dikonfirmasi, Jumat (27/12).
Ayub menilai, realisasi program J-keren terkesan dipaksakan oleh Bupati Hendy, karena masuk dalam evaluasi dari Gubernur Jawa Timur.
“APBD itu kan pasti diserahkan ke Gubernur untuk dievaluasi, dari hasil itu pasti ada catatan yang di mana J-keren untuk tidak dilaksanakan,” ungkap Ayub.
“Kalau tidak salah larangan itu tujuanya agar tidak tumpang tindih, karena sudah ada BPJS yang merupakan layanan kesehatan dari pemerintah pusat,” sambungnya.
Namun Ayub mengaku heran, hasil evaluasi dari Gubernur tersebut tetap bisa dilaksanakan.
“Saya juga tidak paham kenapa lolos, apalagi membahasnya kan jelas dengan legislatif, nah ini juga akan saya tanyakan kepada anggota DPRD dari PKB soal J-Keren. Karena bisa jadi itu bypass tanpa sepengetahuan dari DPRD,” ungkapnya.
Ayub menambahkan, persoalan utang sebesar Rp 160 Miliar tersebut memang mau tidak mau harus diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya.
“Tidak ada pilihan lagi, meskipun diwarisi utang saya yakin Gus Fawait-Djoko bisa mencari solusi untuk membereskan itu,” pungkas Ayub. (*)
