KabarBaik.co – Beberapa waktu terakhir, program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ramai, dengan narasi bahwa dananya “memotong anggaran pendidikan”.
Tuduhan ini terdengar kuat secara emosional, tetapi jika kita membuka dokumen APBN dan membaca strukturnya secara rasional, ceritanya menjadi sangat berbeda.
Mari mulai dari fakta paling mendasar. Anggaran pendidikan tidak turun, justru naik dari Rp 665 triliun pada 2024 menjadi Rp 724,3 triliun pada 2025. Anggaran ini direncanakan mencapai Rp 757,8 triliun pada 2026.
Artinya, selama 2024-2026 anggaran pendidikan tumbuh rata-rata sekitar 6,8 persen per tahun.
Kalau benar MBG memotong pendidikan, logikanya, total anggaran pendidikan harus menyusut. Justru yang terjadi adalah sebaliknya: anggaran pendidikan meningkat.
Bukan hanya itu. Anggaran kesejahteraan guru juga naik signifikan. Total anggaran kesejahteraan guru meningkat dari Rp 175,7 triliun (2024) menjadi Rp 211,4 triliun (2026). Gaji ASN naik, tunjangan ASN naik, tunjangan non-ASN juga naik. Bahkan, pertumbuhannya hampir 10 persen per tahun, lebih cepat dari pertumbuhan total anggaran pendidikan. Belum lagi pembangunan ratusan Sekolah Rakyat dan juga distribusi ribuan smart board ke sekolah-sekolah di pelosok.
Data ini penting, karena ia membantah asumsi dasar bahwa MBG mengorbankan guru atau sekolah.
Secara struktur, dalam APBN 2026 sebesar Rp 757,8 triliun untuk pendidikan, porsi terbesar tetap pada gaji dan tenaga pendidik sekitar Rp 274,7 triliun (36,2 persen). MBG berada di kisaran Rp 223,6 triliun (29,5 persen). Bantuan pendidikan, seperti BOS, LPDP, dan dana abadi, tetap ada di angka Rp 161,6 triliun (21,3 persen). Jadi secara fiskal, tidak ada pemangkasan fungsi inti pendidikan.
Intervensi SDM
Dalam teori public policy, MBG dapat dikategorikan sebagai human capital intervention policy.
Gary Becker dalam teori “Human Capital” menegaskan bahwa investasi pada kesehatan dan pendidikan memiliki dampak jangka panjang terhadap produktivitas ekonomi. Gizi bukan isu kesejahteraan semata, ia adalah fondasi kapasitas kognitif.
Dalam kerangka kebijakan publik modern, negara tidak hanya membangun gedung sekolah. Negara juga memastikan anak yang duduk di dalamnya memiliki asupan gizi memadai agar bisa belajar optimal.
Penempatan MBG di pos pendidikan, bukan manipulasi anggaran. Itu konsisten dengan pendekatan kebijakan berbasis outcome. Keberhasilan MBG dapat diukur melalui indikator pendidikan: kehadiran siswa, konsentrasi belajar, penurunan stunting, dan kualitas hasil belajar.
Ini bukan konsumsi jangka pendek. Ini investasi SDM. Investasi masa depan.
Stimulus terarah
Dari sisi ekonomi fiskal, MBG adalah bentuk targeted government spending.
Dalam teori Keynesian, belanja pemerintah yang langsung masuk ke rumah tangga berpendapatan rendah memiliki multiplier effect lebih tinggi dibanding belanja birokrasi. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk konsumsi rakyat kecil lebih cepat berputar dalam ekonomi.
Ketika seorang siswa mendapat makan gratis, orang tuanya menghemat pengeluaran harian. Penghematan itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Secara agregat, ini menjaga daya beli domestik.
Di tengah perlambatan global, menjaga konsumsi domestik adalah strategi stabilisasi ekonomi yang rasional.
Lalu kenapa baru ramai sekarang? Ini bagian yang perlu kita renungkan bersama. APBN yang memuat MBG sudah dibahas dan disahkan di DPR. Dan penting dicatat: disetujui oleh semua partai politik. Semua.
Jika memang sejak awal dianggap bermasalah, mengapa tidak disuarakan saat pembahasan anggaran? Mengapa baru ramai, ketika program sudah berjalan dan mendapatkan respons publik yang tinggi?
Survei Indikator menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap MBG sekitar 73 persen. Saya pikir kita tidak perlu meragukan kredibilitas lembaga survey Indikator. Kepuasan 73 persen, itu angka yang tinggi untuk program nasional berskala besar.
Dalam politik elektoral, program dengan tingkat kepuasan tinggi adalah aset politik yang sangat kuat. Ia langsung menyentuh rakyat. Ia menciptakan pengalaman konkret.
Dari sudut pandang lawan politik, MBG adalah program yang berbahaya. Karena jika berhasil dan dirasakan luas, maka legitimasi pemerintahan Prabowo–Gibran akan semakin solid. Jalan menuju pemilu berikutnya menjadi lebih terbuka.
Dalam teori politik, ini disebut policy-based legitimacy building — membangun legitimasi melalui kebijakan yang dirasakan langsung.
Maka, menyerang MBG menjadi strategi logis bagi oposisi. Jika kepuasan publik bisa digerogoti, maka legitimasi bisa dilemahkan.
Tentu saja MBG bukan tanpa tantangan. Laporan kualitas makanan yang viral di beberapa sekolah harus menjadi bahan evaluasi serius. Program sebesar ini memang harus diawasi ketat.
Tetapi kita juga harus adil secara proporsional dan tidak bisa dijadikan generalisasi nasional, tanpa melihat data keseluruhan.
Diskusi publik seharusnya bergeser dari tuduhan “memotong pendidikan” menjadi pertanyaan yang lebih substantif: bagaimana memastikan tata kelola semakin baik? bagaimana kualitas terjaga? Bagaimana dampak terhadap hasil belajar benar-benar terukur?
Politik atau Investasi Bangsa?
Pada akhirnya, ini bukan sekadar debat anggaran. Ini tentang arah pembangunan. Apakah kita ingin melihat kebijakan publik hanya sebagai alat pertarungan politik? Atau sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi?
Data menunjukkan anggaran pendidikan naik. Kesejahteraan guru naik. Belanja SDM meningkat. Dan APBN sudah disetujui seluruh partai di DPR.
Maka, jika hari ini isu ini kembali diramaikan, mungkin pertanyaan yang perlu kita ajukan bukan “apakah MBG memotong pendidikan?” “Mengapa isu ini baru dipolitisasi sekarang? Dan siapa yang merasa paling terancam jika program ini benar-benar berhasil?”
Keberhasilan program MBG memang akan menjadi aset yang kuat secara politik, dan juga karena itu menjadi masuk akal, ketika terus menerus mendapatkan serangan. Pada akhirnya, kebijakan publik selalu diuji oleh dua hal: data dan dampak.
Data menunjukkan anggaran pendidikan meningkat. Kesejahteraan guru meningkat, dan intervensi gizi bagi siswa berjalan sebagai investasi sumber daya manusia.
Sejarah tidak mencatat siapa yang paling keras berteriak. Sejarah mencatat siapa yang paling konsisten pada perjuangan membangun generasi.
Jika MBG berhasil meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia, maka ia bukan sekadar program makan gratis. Ia adalah pintu gerbang Indonesia Emas 2045. Karena, sejatinya, politik itu, pada titik tertingginya, seharusnya berbicara tentang membangun masa depan, maka MBG perlu kita kawal bersama, bukan malah dihentikan. (*)
*) Dr. Prabu Revolusi, pengajar Komunikasi Politik dan Ekonomi Digital, Universitas Paramadina
