KabarBaik.co, Jember – Pelaksanaan program Optimasi Lahan (Oplah) dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Kabupaten Jember menuai kritik tajam. Komisi B DPRD Jember menilai proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan tidak memberikan dampak nyata bagi petani.
Kritik tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan sejumlah petani dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Bangsalsari di gedung DPRD Jember, Kamis (18/2).
Meski tercatat ada 107 Kelompok Tani (Poktan) yang menerima bantuan program ini, Komisi B mengaku hingga kini belum menerima data detail mengenai lokasi dan identitas poktan penerima.
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Jember dinilai tertutup dan enggan menyerahkan data tersebut saat diminta oleh legislatif.
“Kami merasa aneh, Dinas TPHP terkesan tidak terbuka. Kami sudah meminta data 107 poktan penerima Oplah, tapi sampai sekarang belum diberikan. Ini menyulitkan fungsi pengawasan kami,” tegas Anggota Komisi B DPRD Jember, Suharto.
Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan temuan mengejutkan saat pihaknya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa titik lokasi. Ia menyebut teknis pembangunan bak penampungan air sangat tidak masuk akal
“Niat baik pemerintah pusat untuk optimalisasi lahan ini saya yakin tidak akan mencapai target jika pengerjaannya seperti ini,” ujar Candra.
Suharto menambahkan, kondisi serupa ditemukan di Desa Banjarsari. “Di sana airnya tidak bisa masuk. Saya meyakini dari ratusan titik yang ada, banyak yang dikerjakan asal-asalan dan tidak sesuai teknis,” imbuhnya.
Menanggapi tudingan tersebut, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas TPHP Jember, Mohammad Kosim, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal. Menurutnya, penentuan lokasi sudah melalui prosedur yang melibatkan akademisi.
“Poktan penerima adalah usulan dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Tim dari Universitas Jember (Unej) juga sudah melakukan survei kelayakan lokasi sebelum ditetapkan sebagai CPCL (Calon Petani Calon Lahan),” jelas Kosim.
Ia pun mengapresiasi masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi. “Kami tidak sempurna dalam menjalankan program besar ini, tentu ada plus-minusnya. Namun, dinas, penyuluh, dan poktan sudah berusaha maksimal,” pungkasnya. (*)
