KabarBaik.co, Jombang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang memberikan pelatihan kepada para humas SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Kabupaten Jombang terkait cara menghadapi oknum yang mengaku sebagai wartawan abal-abal atau kerap disebut ‘wartawan bodrex’.
Kegiatan bertajuk ‘PWI Jombang Goes to School, Safari Edukasi Jurnalistik’ ini bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang. Acara berlangsung di Aula Lantai 2 SMKN 3 Jombang Jumat (13/2).
Pelatihan ini digelar menyusul banyaknya laporan keresahan dari kepala sekolah maupun humas yang mengaku mendapat ancaman hingga teror dari oknum yang mengatasnamakan wartawan di lingkungan sekolah.
Ketua PWI Jombang Muhammad Mufid menegaskan forum ini bukan sekadar pelatihan jurnalistik biasa. Ia menyebut kegiatan tersebut sebagai ruang edukasi untuk menjaga marwah profesi wartawan sekaligus melindungi lembaga pendidikan dari praktik menyimpang.
“Atas dasar menjunjung tinggi profesi wartawan dan banyaknya keresahan dari instansi terutama lembaga pendidikan, kami menggandeng Cabdindik untuk mengedukasi serta berdiskusi bagaimana cara menghadapi oknum-oknum yang mengaku wartawan, yang tujuannya bukan mencari berita tapi meminta sesuatu,” ujarnya.
Menurut Mufid, praktik tersebut merugikan dan memperburuk citra wartawan profesional. Karena itu, perlu sinergi bersama agar persoalan bisa diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.
Kasubbag TU Cabdindik Wilayah Jombang Ulil Muamar mengapresiasi inisiatif PWI Jombang. Ia menilai sekolah memang perlu dibekali pemahaman agar tidak mudah tertekan saat menghadapi oknum yang mengatasnamakan wartawan.
“Sekolah memang perlu dibekali pemahaman seperti ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan, kemudian merasa takut atau tertekan saat menghadapi oknum yang mengatasnamakan wartawan,” kata Ulil.
Ia juga mendorong kepala sekolah dan humas untuk selalu berkoordinasi dengan Cabdindik jika menghadapi persoalan serupa agar bisa didampingi sesuai prosedur.
Dalam sesi materi, Yusuf Wibisono, penasihat PWI , memaparkan pentingnya membedakan wartawan dan media yang telah terverifikasi Dewan Pers dengan yang belum.
“Kalau terverifikasi Dewan Pers dan ada dugaan pelanggaran kode etik, laporkan ke Dewan Pers agar diselesaikan melalui mekanisme yang ada. Tapi kalau tidak terverifikasi dan ada unsur pidana, bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan bukti yang kuat,” jelasnya.
Yusuf juga menekankan perbedaan antara sengketa produk jurnalistik dan persoalan pidana di luar wilayah jurnalistik. Ia meminta pihak sekolah tetap tenang dan tidak panik saat menghadapi tekanan.
“Jangan panik. Ajak bicara baik-baik, tetap profesional. Kalau memang ada sengketa, hadapi sesuai mekanisme yang ada,” tambahnya.
Ia turut menyinggung perbedaan produk media sosial dan produk jurnalistik arus utama. Menurutnya, unggahan akun pribadi di media sosial bukan otomatis produk jurnalistik dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku jika merugikan.
Sementara itu, Saiful Mualimin, anggota PWI, membawakan materi tentang revitalisasi media sekolah. Ia menilai sekolah seharusnya memiliki media resmi yang dikelola secara profesional.
“Sekolah harus punya wadah informasi yang jelas dan resmi. Itu penting agar publik tidak bingung dan sekolah punya referensi yang bisa dirujuk kapan saja,” ujarnya.
Pemateri lainnya, Muhammad Syafi’, Sekretaris PWI, membahas soal content creator dan school branding. Ia menekankan pentingnya strategi komunikasi digital untuk memperkuat citra sekolah.
“Sekolah hari ini tidak cukup hanya bagus secara program, tapi juga harus mampu mengkomunikasikan keunggulannya melalui media sosial dengan strategi yang tepat,” katanya.
Menurutnya, branding yang kuat, transparan, dan informatif dapat mempersempit ruang intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Melalui kegiatan ini, PWI Jombang berharap para humas sekolah lebih percaya diri, memahami alur penyelesaian sengketa, serta mampu membangun sistem informasi yang profesional dan akuntabel.
Dengan sinergi antara insan pers dan dunia pendidikan, praktik intimidasi oleh oknum yang mengaku wartawan diharapkan dapat diminimalisir. (*)
