KabarBaik.co – Pemangkasan outsourcing di lingkungan Pemkot Blitar juga berpengaruh terhadap aktivitas di legislatif.
Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, mengungkapkan hingga saat ini belum ada kepastian resmi terkait kelanjutan kontrak tenaga outsourcing di lingkungan DPRD. Pihak dewan masih menunggu kejelasan dari pemerintah daerah maupun penyedia jasa.
“Kami belum mendapat informasi resmi. Memang ada kabar yang kami dengar, minggu ini akan ada penyelesaian terkait kontrak lama atau kontrak baru, tapi itu belum resmi,” ujar Syahrul, Sabtu (10/1).
Menurut keterangan outsourching yang melaporkan kepada Ketua Dewan, sebelumnya sejumlah tenaga outsourcing sempat diminta berkumpul oleh pihak penyedia jasa. Namun rencana tersebut mendadak dibatalkan dengan alasan belum adanya kepastian kontrak.
Kondisi itu turut berdampak pada tenaga outsourcing dari sektor lain, termasuk yang sebelumnya bertugas di rumah sakit.
Dampak kekosongan tenaga outsourcing hingga Banpol juga mulai dirasakan di internal DPRD. Syahrul menyebut, jumlah tenaga pendukung di Sekretariat DPRD diminta berkurang sekitar 10 oleh Wali Kota, sehingga pola kerja terpaksa dilakukan secara bergiliran.
“Bu Sekwan juga kebingungan karena jumlah tenaga justru berkurang. Mau tidak mau pekerjaan harus dibagi secara bergiliran,” katanya.
Saat ini, tidak ada satu pun tenaga outsourcing yang berjaga maupun bekerja di kantor DPRD Kota Blitar. Untuk menjaga kantor serta operasional kantor tetap berjalan, aparatur sipil negara (ASN) ikut turun tangan membantu berjaga.
“Kalau yang ada di Dewan jumlah tenaga outsourcing sekitar 30 orang. Sekarang tidak ada sama sekali,” tegas Syahrul.(*)
