KabarBaik.co – Ratusan tenaga honorer daerah non database Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kabupaten Dompu masih terus memperjuangkan nasib mereka agar tetap dapat mempertahankan hidup dan pekerjaan.
Pada Selasa (20/1), lebih dari seratus tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Non Database kembali menyampaikan aspirasi dengan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Dompu dan Kantor Bupati Dompu.
Dalam aksi tersebut, massa yang terdiri dari guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan itu meminta pemerintah daerah memperhatikan nasib mereka serta menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Dompu tentang pemberitahuan masa kerja tenaga kontrak daerah atau honorer.
Massa aksi tiba di halaman Kantor DPRD Dompu sekitar pukul 10.30 WITA. Mereka secara bergantian naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan orasi, mendesak anggota DPRD Dompu segera mengeluarkan rekomendasi penolakan terhadap rencana PHK massal tenaga honorer non database.
Saat ditemui pimpinan dan anggota DPRD Dompu, para honorer mendapatkan angin segar. DPRD Dompu menyatakan akan menerbitkan rekomendasi penolakan terhadap rencana PHK tenaga honorer non database BKN di Kabupaten Dompu.
Ketua DPRD Dompu Muttakun, menegaskan pihaknya tidak mengakui adanya PHK terhadap tenaga honorer non database BKN. Ia memastikan seluruh pimpinan DPRD akan melakukan koordinasi dengan Bupati Dompu dan Sekretaris Daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan pendataan. Pemkab Dompu bersama dua orang perwakilan aliansi honorer akan berangkat ke BKN di Jakarta, didampingi oleh Sekda dan Kepala BKD Dompu,” tegas Muttakun di hadapan massa aksi.
Aksi unjuk rasa sempat diwarnai ketegangan ketika sejumlah massa berusaha masuk ke dalam kantor DPRD Dompu. Namun situasi kembali kondusif setelah pimpinan DPRD keluar dan menemui para pengunjuk rasa.
Para tenaga honorer menilai rencana PHK tersebut sangat merugikan mereka. Oleh karena itu, mereka berharap DPRD Dompu terus mengawal aspirasi dan ikut menyuarakan penolakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer non database BKN di Kabupaten Dompu.(*)
