KabarBaik.co – Bayangkan ini: seorang ibu, tangannya gemetar memeluk putrinya yang masih berusia belasan tahun, duduk di lorong rumah sakit yang penuh sesak. Anak itu muntah-muntah, wajahnya pucat pasi, mata sayunya merah karena pusing yang tak kunjung reda.
“Ini makanan dari sekolah, buah hati saya bilang enak, tapi kok begini?” ujarnya dengan suara pecah di antara jeritan anak-anak lain yang bernasib sama.
Suasana tersebut bukan cerita fiksi, melainkan kenyataan pahit yang menimpa 657 siswa di Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka adalah anak-anak yang menjadi korban terbaru dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya menjadi penyelamat atau penambah gizi, tetapi malah berubah menjadi petaka massal.
Dalam hitungan hari, gejala mual, pusing, dan muntah menyerang ratusan pelajar dari empat sekolah: SMA Siti Aisyah, Madrasah Aliyah (MA) Maarif Cilageni, SMP Siti Aisyah, dan SDN 2 Mandalasari.
Kronologi mengkhawatirkan itu dimulai Selasa (16/9) sore, saat siswa menyantap menu MBG yang dibagikan massal. Rabu (17/9) malam, 150 korban pertama berjatuhan. Kemudian, Kamis (18/9), angkanya melonjak menjadi 569 anak. Dan, Jumat (19/9) sore, sudah 657 siswa-siswi. Hampir 700 jiwa muda bergulat dengan rasa sakit, ketakutan, dan trauma yang tentu tak terbayangkan sebelumnya.
Kepada awak media, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengaku turut prihatin dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh. “Kita akan tingkatkan koordinasi dengan semua pihak,” katanya, sambil menyebut Satgas Satuan Pengelola Pemberian Gizi (SPPG) yang baru aktif dua pekan, dengan 300 manajer di lapangan dan fasilitas di eks Kantor Dinas Perikanan.
Biaya pengobatan memang ditanggung penuh pemerintah. Namun, kata-kata itu terasa hampa di telinga orang tua yang sempat dihantui kecemasan. Suara-suara evaluasi, entah sudah berapa kali terdengar sejak program MBG ini berjalan.
Dan, kejadian di Garut itu bukan akhir. Hanya puncak gunung es. Dari laporan pemberitaan banyak media, ada indikasi pola kegagalan sistemik di balik Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang ditugaskan mengelola MBG sejak program ini digulirkan Januari 2025. Sejak saat itu, dari catatan BPOM, setidaknya ada 17 kasus keracunan massal di seluruh Indonesia, melibatkan ribuan siswa. Mulai dari Nganjuk saat kali pertama uji coba, Sumba Timur (29 korban, Februari), hingga Kupang (200 siswa, Juli), dan beberapa tempat lain.
Penyebabnya? Beragam. Ayam basi di Cianjur, kontaminasi bakteri di Sukoharjo, skala produksi buruk di Bombana, dan sekarang dugaan “mi beracun”.
Apa yang salah di BGN? Sejumlah pihak menyatakan koordinasi antarinstansi lemah, sertifikasi pemasok ala kadarnya, dan pengawasan distribusi yang bolong-bolong. Di Garut saja, Polres masih menunggu hasil lab dari Lapisda Bandung, pemeriksaan sampel makanan yang memakan hari-hari berharga.
Di media sosial, tragedi Garut itu banjir kecaman. Bahkan pihak Istana ikut angkat bicara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo meminta maaf atas nama pemerintah dan BGN. “Ini bukan kesengajaan. Kami akan evaluasi dan mitigasi,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/9).
Tapi, tentu maaf saja tak cukup. Kini sebuah pertanyaan menggantung di benak publik: mengapa program sebesar MBG, yang digadang-gadang dapat mengurangi stunting dan meningkatkan gizi, malah menjadi mimpi buruk?
Yang jelas, di balik itu semua, prinsip dasar yang kerap dilupakan adalah: mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan.
Program MBG ini baik, subsidi gizi untuk anak-anak Indonesia. Tapi, jika nyawa terancam, apa gunanya? Ribuan korban sejak Januari 2025 bukankah sudah cukup membunyikan alarm makin nyaring? Tunda dulu, lakukan reformasi total.
Reformasi apa yang dibutuhkan? Pertama, evaluasi pemimpin BGN yang gagal. Kedua, audit menyeluruh. Libatkan BPOM dan pihak terkait sejak awal untuk sertifikasi pemasok, uji lab real-time, dan transparansi distribusi. Ketiga, bila perlu moratorium MBG hingga sistem benar-benar aman.
Anak-anak kita bukan pion eksperimen. Mereka adalah masa depan bangsa. Jika BGN dan MBG tak direformasi total hari ini, bukan tidak mungkin besok bisa jadi terlambat. Siapa yang kelak bertanggung jawab atas tangis ibu-ibu dan para orang tua kalau sampai ada korban jiwa? Jawabannya ada di tangan kita semua. (*)
