KabarBaik.co, Purbalingga – “Peregengan sik, sebelum menghadapi komentar rakyat jelata yang kurang bersyukur.” Kalimat singkat itu, yang awalnya hanya dibagikan di WhatsApp (WA) oleh seorang relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purbalingga, tiba-tiba menjadi viral dan memicu kehebohan di media sosial.
Unggahan tersebut dianggap menyinggung masyarakat penerima layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menyoroti bagaimana kata-kata seorang relawan dapat memengaruhi citra program pemerintah yang berbasis anggaran dari rakyat atau dana publik.
Kasus bermula ketika status WA itu dibagikan secara pribadi. Namun, tangkapan layarnya tersebar luas di berbagai platform. Banyak warga yang menilai kata-kata itu tidak pantas. Terutama dalam konteks program sosial yang seharusnya mendukung kesejahteraan masyarakat.
Dampak viralnya unggahan itupun memicu reaksi publik mengenai etika pelayanan dan profesionalisme seorang relawan, serta bagaimana kritik dari masyarakat seharusnya diterima sebagai bagian dari hak warga, bukan lantas menjadi tanda ketidaksyukuran.
Baca Juga: Dinding Rahasia Program MBG: Menguji Klausul Bungkam dalam Timbangan UU Keterbukaan Informasi
Menyadari dampak yang ditimbulkan, relawan bersangkutan segera mengeluarkan permintaan maaf publik. Dalam video yang beredar, sosok relawan wanita itu menegaskan bahwa unggahannya tidak dimaksudkan untuk merendahkan siapa pun dan menyatakan penyesalan atas pilihan kata yang kurang tepat. Dalam permintaan maafnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting baginya untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Terutama di media sosial yang bisa dilihat oleh masyarakat luas.
Tindak lanjut dari pihak SPPG di Kabupaten Purbalingga berjalan cepat. Relawan bersangkutan resmi diberhentikan. Langkah ini juga dimaksudkan untuk meredam kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang menggunakan dana negara.
Kasus ini juga menarik perhatian Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Kepada wartawan, politikus PDI Perjuangan itu menekankan pentingnya pelayanan publik yang profesional dan transparan. Menurut dia, program seperti MBG ini menggunakan anggaram negara sehingga kualitas layanan harus dijaga. Kritik masyarakat bukan berarti mereka tidak bersyukur, melainkan hak warga untuk menyampaikan aspirasi dan berhak mendapat layanan terbauk.
Baca Juga: MBG dalam Status Alarm
Insiden ini membuka momentum evaluasi menyeluruh untuk program MBG. Selain fokus pada distribusi dan standrasisasi gizi, kejadian ini menekankan pentingnya pendidikan relawan terkait komunikasi publik dan etika digital, pengawasan internal yang ketat, dan profesionalisme dalam setiap interaksi dengan masyarakat.
Keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kuantitas makanan yang dibagikan, tetapi juga dari kualitas layanan, integritas relawan, dan cara mereka berinteraksi dengan masyarakat. (*)
