KabarBaik.co, Jember – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786,5 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat tanggapan positif dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jember.
Langkah pembiayaan yang masuk dalam rancangan KUA-PPAS APBD 2027 ini ditujukan guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah setempat.
Dukungan tersebut disampaikan setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember menggelar konsultasi langsung dengan pihak PT SMI mengenai regulasi serta mekanisme pinjaman.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jember Ikbal Wilda Fardana, mengungkapkan bahwa konsultasi tersebut memberikan gambaran utuh mengenai aturan dan pola skema pembiayaan yang akan dijalankan.
“Kami menyetujui upaya Pemkab Jember mengajukan pinjaman ini demi mempercepat program pembangunan daerah,” tutur Ikbal saat dihubungi pada Jumat (7/8).
Ikbal menilai, pemanfaatan dana pembiayaan tersebut sangat strategis untuk memperbaiki fasilitas dasar publik, khususnya infrastruktur jalan. Akses transportasi yang memadai dinilai menjadi kunci utama dalam menggerakkan roda perekonomian warga hingga ke tingkat tapak.
“Langkah ini penting agar pemerataan ekonomi tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menyasar daerah pinggiran,” jelasnya.
Selain alasan percepatan, Fraksi PPP menganggap opsi pinjaman saat ini lebih efisien dari segi pembiayaan guna meminimalisasi dampak kenaikan harga material bangunan di masa depan.
Menurutnya, menunda perbaikan justru berisiko membengkakkan beban anggaran akibat inflasi bahan baku konstruksi setiap tahunnya.
Kendati menyetujui rencana awal tersebut, Fraksi PPP melayangkan beberapa catatan tegas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ikbal menekankan pentingnya keterbukaan dan kepastian rincian alokasi dana agar penggunaannya tepat sasaran.
“TAPD wajib memaparkan rincian penggunaan anggaran secara detail, mulai dari porsi untuk perbaikan jalan, jembatan, drainase, hingga sektor penunjang pertanian. Kami juga mempertanyakan alokasi Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp200 miliar, apakah angka itu murni untuk pengadaan fisik atau sudah mencakup pemeliharaan jangka panjang,” tegas Ikbal.
Tak hanya menuntut transparansi, Fraksi PPP juga mendorong Pemkab Jember untuk mengkaji ulang besaran pinjaman. Jika memungkinkan, nilai pinjaman diharapkan bisa dipangkas dari angka Rp786,5 miliar.
Kejelasan rincian alokasi ini bakal menjadi penentu utama persetujuan akhir sebelum disahkan dalam sidang paripurna DPRD.
Berikut Rincian Alokasi Rencana Pinjaman Daerah KUA-PPAS 2027
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Rp400 miliar (pembangunan dan perbaikan infrastruktur).
Dinas Perhubungan: Rp200 miliar (pengadaan instalasi Penerangan Jalan Umum/PJU).
RSD dr. Soebandi: Rp130 miliar (pembangunan gedung baru serta pengadaan alat kesehatan).
RSD Balung: Rp56,57 miliar (pembangunan gedung dan penambahan fasilitas tempat tidur pasien).(*)
