KabarBaik.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mendorong revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai strategi utama dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam rapat koordinasi bersama para kepala desa baru-baru ini, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa dana Rp 71 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat untuk program MBG harus berputar dalam ekonomi masyarakat desa.
“Kita harus memastikan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari warga setempat. Jika butuh telur, belilah dari peternak lokal, bukan dari luar daerah,” ujar Bupati Gresik dalam pertemuan tersebut.
BUMDes kedepan akan memegang peran kunci dalam rantai pasok pangan program MBG. Peran tersebut mencakup pengelolaan lumbung pangan desa, penyediaan unit layanan makanan bergizi, serta sebagai pemasok bahan pangan utama.
Sebagai pengelola lumbung pangan desa, BUMDes diharapkan dapat membeli hasil panen petani, pekebun, peternak, dan nelayan setempat. Mereka juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas penyimpanan, seperti gudang dingin atau lumbung desa, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan.
Tak hanya itu, BUMDes juga berperan dalam mengolah bahan pangan lokal menjadi paket makanan bergizi serta mendistribusikannya kepada anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan di desa.
Untuk mengoptimalkan program ini, BUMDes akan menggandeng Pendamping Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), serta Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
Revitalisasi BUMDes diharapkan dapat menciptakan efek domino bagi perekonomian desa. Dengan adanya konsolidasi petani, pekebun, peternak, dan nelayan dalam rantai pasok MBG, kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat.
“Kalau program ini berjalan sesuai harapan, petani dan peternak tidak lagi kesulitan menjual hasil panennya, nelayan memiliki pasar yang jelas, dan masyarakat desa mendapat akses makanan bergizi tanpa harus bergantung pada suplai dari luar,” jelas Bupati Yani.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya menciptakan desa mandiri pangan. Dengan tersedianya lumbung pangan desa yang dikelola BUMDes, ketahanan pangan di tingkat lokal akan semakin kuat.
Untuk memastikan keberlanjutan program ini, pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat serta melibatkan peran aktif masyarakat desa. Keberhasilan program MBG bukan hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada bagaimana desa mampu mengelola sumber daya lokal secara optimal.
“Dana besar yang digelontorkan pemerintah pusat harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai program ini justru menguntungkan pihak luar sementara petani dan peternak kita tetap kesulitan,” tegas Bupati Yani.
Dengan strategi ini, Pemkab Gresik berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya sekadar agenda bantuan sosial, tetapi juga menjadi pendorong utama kemandirian ekonomi desa.(*)
