KabarBaik.co, Jember – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Jember memperketat pengawasan penyaluran program nasional tersebut. Bersama DPRD Jember, Satgas menegaskan tidak akan memberi toleransi bagi pengelola dapur yang nekat memangkas anggaran per porsi.
Anggota Satgas MBG Jember Ahmad Hoirozi mengungkapkan bahwa arahan Bupati Jember sudah sangat jelas, anggaran sebesar Rp 10.000 dan Rp 8.000 per porsi harus disalurkan secara utuh tanpa potongan sedikit pun.
Hoirozi menekankan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk mencoret dapur yang tidak patuh. Satgas tidak segan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencabut izin operasional mitra yang membandel.
“Bupati tegas, tidak boleh ada pengurangan anggaran. Jika sudah diberi SP1 hingga SP3 namun tetap melanggar, maka akan kami rekomendasikan untuk dicoret. Kami tidak main-main,” ujarnya usai bertemu dengan sejumlah Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) dan mitra dapur pada Senin malam (2/3).
Dari hasil inspeksi mendadak ke 15 dapur, Satgas menemukan sekitar empat hingga lima dapur yang bermasalah. Meski secara persentase belum mencapai separuh, temuan ini dinilai cukup mengkhawatirkan.
Persoalan ini ditengarai dipicu oleh mitra yang berorientasi murni pada bisnis. Beberapa pengelola merasa tidak puas dengan nilai operasional sekitar Rp 6 juta per hari, sehingga mereka mencoba mencari keuntungan lebih dengan mengurangi kualitas makanan.
“Kalau mitranya bermain, yang dirugikan adalah anak-anak. Kualitas menu akan langsung merosot,” tegasnya.
Selain masalah anggaran, Satgas juga menemukan pelanggaran teknis lainnya mulai dari ketidakrataan layanan, menu sampling, manipulasi anggaran dan kualitas menu di bulan ramadan.
“Jadi kami menemukan dapur yang hanya memilih melayani siswa SD kelas besar karena dianggap lebih menguntungkan, padahal dapur ideal wajib melayani seluruh jenjang dari TK hingga SMA,” ungkapnya.
Selain itu, juga ada beberapa dapur kedapatan tidak menyediakan menu sampling (arsip makanan) selama 2×24 jam.
“Padahal, hal ini wajib dilakukan untuk pengawasan kualitas dan keamanan pangan,” kata Hairozi.
Satgas menegaskan anggaran tidak boleh digeser atau dirata-rata antar hari. Setiap porsi sudah memiliki pagu tetap sesuai siklus menu 14 hari.
“Memasuki bulan Ramadan, kualitas menu juga menjadi sorotan. Satgas menemukan adanya penurunan kualitas pada menu kering yang disajikan, yang secara nominal dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Mengenai dapur yang saat ini sedang disuspensi di wilayah Purwo dan Ambulu, Hoirozi menyatakan sanksi tersebut masih bersifat sementara. “Namun, jika pelanggaran serupa terulang, Satgas memastikan izin operasional mereka akan dicabut secara permanen,” pungkasnya.(*)
