KabarBaik.co, Jember – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Selasa (11/8) diwarnai penolakan terhadap opsi pinjaman daerah.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk menarik pinjaman sebesar Rp786 miliar dinilai bukan solusi tunggal.
Wakil Ketua DPRD Jember Widarto, menegaskan bahwa keuangan daerah sebenarnya masih mampu membiayai program strategis tanpa harus memikul beban utang.
Menurut Widarto, penolakan ini bukan bentuk resistensi terhadap pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan atau penerangan jalan umum (PJU). Sebaliknya, analisis terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi dana transfer pusat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Jember masih sangat memadai.
“Pembahasan KUA menyangkut perancangan postur anggaran yang sehat secara menyeluruh, bukan sekadar memberikan persetujuan untuk berutang,” kata Widarto di tengah jalannya rapat.
Ia mengkritisi proyeksi PAD 2027 yang ditargetkan menurun di tengah tingginya ambisi belanja modal, seperti alokasi infrastruktur Rp400 miliar dan PJU Rp200 miliar. Widarto menilai strategi menargetkan penurunan pendapatan sembari menambah beban lewat pinjaman sebagai langkah yang kurang rasional.
Sebagai perbandingan, pada 2025 Jember mencatatkan lonjakan PAD hingga 37 persen dengan realisasi mencapai Rp1,058 triliun. Jika kinerja fiskal tersebut dijaga secara konsisten, target PAD pada 2027 diproyeksikan mampu menembus Rp1,98 triliun.
Di samping potensi PAD, terdapat tambahan penerimaan dari pemerintah pusat melalui penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) per 5 Agustus 2026, yang memberikan ruang sisa anggaran sebesar Rp223 miliar bagi Jember.
Widarto menyarankan agar kelebihan dana transfer tersebut difokuskan dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Langkah ini diyakini akan mengurangi beban belanja daerah pada tahun anggaran 2027.
Berdasarkan kalkulasi alternatif yang dipaparkan, gabungan optimalisasi PAD hingga Rp1,9 triliun dan dana transfer pusat dapat menghasilkan total pendapatan daerah sebesar Rp5,212 triliun. Dengan skema ini, estimasi defisit anggaran yang semula diproyeksikan melebihi Rp900 miliar dapat ditekan hingga tersisa sekitar Rp96 miliar.
Defisit senilai Rp96 miliar tersebut dinilai realistis untuk ditutup menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sehingga opsi pinjaman Rp786 miliar tidak lagi diperlukan.
Widarto menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan, PJU, maupun fasilitas kesehatan tetap menjadi prioritas utama daerah. Namun, pencapaian target tersebut harus ditempuh melalui pengelolaan sumber daya keuangan internal yang lebih maksimal. (*)
