KabarBaik.co – Wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh anggota legislatif mendapat tanggapan beragam di Bojonegoro. Sejumlah elit partai politik tingkat daerah menyatakan dukungan terhadap rencana tersebut, sementara sebagian lainnya menegaskan penolakan.
Sekretaris DPC PKB Bojonegoro yang juga Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyatakan dukungan penuh terhadap wacana tersebut dengan dasar sesuai dengan instruksi partai pusat. Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh legislatif bukan hal baru dalam sejarah politik Indonesia.
“Ini bukan hal baru, justru pernah diterapkan di masa lalu, dan Bojonegoro pernah melakukan itu,” ujar Umar, Selasa (13/1).
Umar menjelaskan sebelum pilkada langsung diberlakukan pada 2005, kepala daerah dipilih melalui pemungutan suara di DPRD sesuai ketentuan yang berlaku saat itu. Salah satu contohnya adalah pemilihan Bupati Bojonegoro pada 2002, ketika Santoso terpilih untuk periode 2002–2007.
“Saya kira pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan meringankan biaya pilkada yang tidak sedikit. Selain itu, kepala daerah terpilih bisa langsung bekerja sesuai visi dan misi yang dibawa,” tambahnya.
Dukungan serupa juga disampaikan DPC Partai Demokrat Bojonegoro. Ketua DPC Sukur Prianto menyatakan akan mengikuti arahan partai pusat.
“Kita taat pada arahan pusat, jadi kita mendukung rencana kebijakan tersebut,” jelas Sukur.
Berbeda dengan PKB dan Demokrat, DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bojonegoro menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh legislatif. Bendahara DPC PDIP Bojonegoro sekaligus anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Nathasa Devianti, menegaskan sikap partainya.
“Sesuai arahan pusat, kami dengan tegas menolak rencana tersebut,” tegas Nathasa.
Ia menilai jika kepala daerah dipilih melalui parlemen, mandat politik kepala daerah akan lebih bersandar pada partai atau koalisi dibanding mandat langsung dari rakyat. Kondisi ini dikhawatirkan akan melemahkan legitimasi di mata publik.
“Saya pikir mekanisme ini jauh lebih sulit diawasi publik dibanding pemungutan suara langsung. Risiko politik uang dan korupsi bisa meningkat. Partisipasi warga akan berhenti pada pemilu legislatif, dan kepala daerah akan lebih bertanggung jawab kepada DPR daripada kepada rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Bojonegoro Sahudi menyatakan pihaknya belum menentukan sikap terkait wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah tersebut.
“Sampai saat ini kami belum bisa mengambil sikap, masih menunggu arahan dari pusat,” ucapnya. (*)
