KabarBaik.co – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Blitar masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pasalnya, lahan yang disiapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar belum memenuhi syarat minimal yang ditentukan, sehingga kemungkinan hanya cukup untuk jenjang pendidikan setingkat SMP.
Kepala Bappeda Kabupaten Blitar Rully Wahyu Prasetyowanto, mengatakan bahwa pemkab telah mengajukan usulan pembangunan SR kepada pemerintah pusat. Bahkan, tim kementerian terkait sudah melakukan verifikasi lapangan pada 9–10 April lalu.
“Lokasi yang kami ajukan berada di Kelurahan Nglegok, Kecamatan Nglegok, dengan luas total sekitar 3,7 hektare, tepatnya di selatan SMKN 1 Nglegok,” ujar Rully, Rabu (7/5).
Namun dari total luas tersebut, sekitar satu hektare di antaranya masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tidak boleh dialihfungsikan. Dengan demikian, luas lahan yang dapat digunakan hanya sekitar dua hektare, padahal pemerintah pusat mensyaratkan lahan minimal seluas lima hingga sepuluh hektare.
Merespons hal itu, pemerintah pusat memberikan tiga opsi. Pertama, pemkab diminta mencari lahan alternatif minimal seluas lima hektare yang bebas sengketa dan bukan LP2B. Kedua, lahan yang termasuk LP2B yang bisa diajukan untuk proses pembebasan. Ketiga, lahan yangs edang di gunakan milik pemkab tetap dapat dipertimbangkan sebagai dasar perencanaan, meski belum memenuhi syarat luas minimal.
“Kami sudah mencari alternatif lokasi, namun belum menemukan yang memenuhi kriteria: lima hektare, datar, bebas sengketa, dan bukan LP2B,” tegas Rully.
Karena keterbatasan lahan tersebut, Bupati Blitar Rijanto dalam usulan tertulisnya ke pemerintah pusat menyarankan agar pembangunan SR difokuskan untuk jenjang SMP. Pertimbangannya, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Blitar masih 7,83 tahun atau setara tingkat SMP.
“Pembangunan SR jenjang SMP lebih sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten, dan juga menyesuaikan dengan ketersediaan lahan yang ada,” kata Rully.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat dirancang pemerintah pusat sebagai kawasan pendidikan terpadu dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama dan sarana olahraga. Karena itu, kebutuhan lahan menjadi faktor penting yang harus dipenuhi.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menegaskan komitmennya untuk merealisasikan pembangunan SR. Meski luas lahan masih menjadi kendala, pihaknya tetap berupaya agar proyek ini bisa berjalan bertahap.
“Tanah sudah kami siapkan. Kalau nanti dinilai layak oleh pemerintah pusat, tinggal kita jalankan. Tapi kalau masih kurang, akan kita cari tambahan lahan,” ujar Rijanto.(*)
