KabarBaik.co – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menaruh perhatian besar terhadap isu anak tidak sekolah di wilayahnya. Dalam satu tahun terakhir, lebih dari 6.000 anak yang sempat terputus pendidikannya berhasil dikembalikan ke sekolah melalui berbagai langkah kolaboratif lintas sektor.
Capaian ini merupakan bagian dari target besar Mas Dhito untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri dalam lima tahun ke depan. Salah satu indikatornya adalah menurunkan angka anak tidak sekolah hingga titik nol.
“Mas Bup (Mas Dhito) meminta agar percepatan dilakukan, termasuk melibatkan guru untuk turun langsung ke lapangan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mochamad Muhsin, Minggu (15/6).
Berdasarkan data Dapodik, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri pada 2024 sempat mencapai hampir 12 ribu jiwa. Namun pada awal Mei 2025, jumlah tersebut turun drastis menjadi 5.027 anak.
Untuk mencapai itu, Pemkab Kediri menerapkan sejumlah intervensi strategis, mulai dari pemberian beasiswa, program home visit teacher award, hingga kolaborasi kreatif dengan pelaku seni tradisional seperti jaranan dan karawitan. Dalam beberapa pentas seni, petugas pendidikan langsung melakukan pendataan dan pendaftaran ulang bagi anak-anak yang belum bersekolah.
Selain itu, perhatian khusus juga diberikan kepada anak-anak difabel dan santri mondok yang tidak tercatat di sekolah formal. Saat ini, lebih dari 270 sekolah di Kabupaten Kediri telah membuka akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebanyak 300 guru pendamping telah dilatih dan tahun ini direncanakan akan ditambah 300 guru lagi.
“Mas Dhito juga menekankan agar saat SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), seluruh sekolah wajib memberikan ruang bagi anak-anak difabel untuk memperoleh pendidikan yang setara,” tegas Muhsin.
Langkah-langkah ini diharapkan bisa mengembalikan mimpi anak-anak yang sempat tertunda dan menjadi awal peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Jika pendidikan anak terpenuhi, maka masa depan mereka dan keluarga bisa lebih cerah. Itulah tujuan utama dari kebijakan ini,” pungkas Muhsin.(*)
