KabarBaik.co – Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satgas Pangan Polri atas keberanian dan kerja keras dalam mengungkap praktik curang distribusi beras yang merugikan masyarakat luas.
Ia menyebut tindakan Satgas Pangan sebagai langkah awal yang penting untuk membersihkan rantai distribusi pangan dari praktik manipulatif dan melindungi hak konsumen.
“Saya sangat mengapresiasi Satgas Pangan yang telah menunjukkan komitmen untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas distribusi pangan. Tapi ini baru permulaan. Satgas harus berani melangkah lebih jauh, menindak siapa pun pelakunya, baik itu individu, korporasi, maupun jika ada keterlibatan dari BUMN,” tegas Nawardi.
Senator asal Jawa Timur ini menilai praktik pengoplosan beras bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan sebuah kejahatan sistemik yang membentang dari hulu ke hilir.
Ia mengecam keras pelaku pengoplosan dan mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.
“Ini bukan hanya soal kualitas beras, tapi soal keadilan dan perlindungan konsumen. Rakyat membeli beras dengan harga tinggi, ternyata isinya tidak sesuai mutu, berat pun dikurangi. Ini jelas perampokan terhadap konsumen,” ujarnya.
Data Satgas Pangan Polri menunjukkan bahwa dari 268 sampel beras yang diuji, lebih dari 85 persen beras premium dan 88 persen beras medium tidak memenuhi standar mutu. Selain itu, banyak yang dijual melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sesuai berat kemasan. Potensi kerugian masyarakat akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 99 triliun per tahun.
“Angka ini sangat fantastis dan mengkhawatirkan. Dan jangan salah, ini bukan semata ulah pelaku kecil. Satgas Pangan bahkan telah menyebut adanya keterlibatan merek-merek ternama, termasuk kemungkinan partisipasi perusahaan besar. Jika terbukti ada keterlibatan oknum di lembaga negara misalnya seperti Bulog, maka Bulog pun harus diseret dan diperiksa secara terbuka. Tapi jangan pilih kasih, harus ditindak semua yang melanggar termasuk Bulog jika memang ditemukan terlibat dalam praktik oplosan beras,” tegas Senator asal Jawa Timur tersebut.
Senator Nawardi menekankan bahwa praktik ini tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan rantai panjang kejahatan dari hulu ke hilir.
“Di hulu, petani dipaksa menjual gabah dengan harga murah. Penggilingan kecil hingga besar memainkan oplosan, mencampur beras berkualitas rendah dengan beras premium, bahkan mengalihkan beras subsidi SPHP ke jalur komersial. Di tengah, bisa jadi terdapat oknum di lembaga-lembaga negara seperti Bulog yang tutup mata atau bahkan terlibat langsung dalam proses distribusi curang. Di hilir, merek-merek besar dan pedagang retail menjual beras oplosan dengan harga premium, disertai pelanggaran berat kemasan dan mutu, bisa jadi seperti itu polanya,” jelas Senator Ahmad Nawardi.
“Dan di ujung rantai itu, rakyat kecil menjadi korban. Mereka membeli beras dengan penuh harap, tapi yang sampai ke piring adalah hasil dari sistem manipulatif yang keji. Inilah yang saya sebut sebagai kejahatan sistemik, dan negara tidak boleh diam,” tambah Nawardi.
Ia mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pelaku lapangan. Perlu diusut siapa yang mengizinkan, siapa yang membiarkan, dan siapa yang mendapat keuntungan dari praktik kejahatan ini.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap reaktif saja, melainkan segera melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola distribusi beras, serta memperketat pengawasan terhadap program beras SPHP agar tidak dijadikan alat spekulasi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
“DPD RI melalui Komite IV akan turun langsung ke daerah, melakukan pengawasan lapangan, dan meminta pertanggungjawaban semua pihak. Karena urusan pangan adalah urusan perut rakyat, bukan ruang kompromi politik atau bisnis,” pungkasnya.
