KabarBaik.co – Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi mendesak aparat kepolisian untuk bertindak tegas dalam menangani dugaan pelanggaran serius dalam distribusi MinyaKita.
Ia menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa negosiasi, mengingat dampak besar yang ditimbulkan terhadap jutaan konsumen di seluruh Indonesia.
Menurut Ahmad Nawardi, pelanggaran ini telah merugikan masyarakat luas, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada minyak subsidi ini.
Ia menegaskan bahwa tindakan tegas harus segera diambil untuk menangkap pelaku utama dan membongkar jaringan yang terlibat dalam praktik ilegal ini.
“Polisi harus segera menangkap para pelaku utama tanpa kompromi. Kejahatan ini bukan hanya soal keuntungan sepihak, tetapi juga telah mencederai kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi minyak bersubsidi yang seharusnya berpihak pada rakyat,” ujar Senator Nawardi, Sabtu (15/3).
Lebih lanjut ia menyoroti peran produsen besar dan kecil dalam distribusi MinyaKita yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam jangka waktu yang cukup lama.
Menurutnya, praktik lancang ini tidak boleh lagi dibiarkan dan harus ada tindakan nyata untuk memastikan bahwa pelaku benar-benar dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
“Kami mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jangan sampai kejahatan ini terus berlangsung tanpa ada efek jera. Negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya dari praktik bisnis yang merugikan,” tambahnya.
Sebagai Ketua Komite IV DPD RI yang membidangi sektor keuangan, perbankan, dan perdagangan, Ahmad Nawardi menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dengan serius.
Ia juga meminta Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan lembaga terkait lainnya untuk tidak ragu mencabut izin usaha produsen besar maupun kecil yang terbukti terlibat dalam kejahatan ini.
“Kami di DPD RI khususnya Komite IV akan terus mengawal dan mendorong langkah konkret dari pemerintah agar distribusi MinyaKita benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan pribadi. Jika ada produsen yang menyalahgunakan wewenang mereka, izinnya harus dicabut. Minyak subsidi ini diperuntukkan bagi rakyat, bukan untuk dipermainkan demi kepentingan segelintir orang,” tegasnya.
Ahmad Nawardi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi peredaran MinyaKita dan melaporkan apabila menemukan indikasi penyelewengan. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya kembali kasus serupa.(*)
