KabarBaik.co – Dalam kunjungan reses ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Timur, Selasa (10/6), Ketua Komite IV DPD RI, Senator Ahmad Nawardi, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap program BRILink yang telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat di berbagai daerah, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.
Program ini telah berhasil menghadirkan solusi keuangan yang cepat, praktis, dan inklusif, yang sangat membantu pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan perbankan.
Keberadaan agen BRILink di tingkat desa, menurut Senator Nawardi, merupakan terobosan yang sangat positif dalam upaya pemerataan layanan keuangan di Indonesia.
Namun, dalam kesempatan tersebut, Senator Nawardi juga menyoroti beberapa tantangan yang muncul terkait penempatan agen BRILink.
Ia menyampaikan kondisi yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat di antara para agen BRILink, yang menurutnya dapat merugikan pelaku usaha kecil. Banyak agen BRILink yang mengandalkan modal pribadi dalam operasional mereka, namun keuntungan yang diperoleh sangat minim karena agen-agen tersebut terpaksa bersaing ketat dengan agen-agen lain yang terletak sangat berdekatan satu sama lain.
Kondisi ini, kata Senator Nawardi, bukan hanya menyulitkan agen-agen kecil untuk berkembang, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan di tingkat masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat dari layanan keuangan yang mudah diakses.
Menurutnya, jarak antar agen yang terlalu dekat memicu persaingan yang justru merugikan masyarakat, bukan memberdayakan mereka. Banyak agen BRILink yang bekerja dengan modal terbatas, dan ketika mereka terpaksa berbagi pasar dengan agen lainnya dalam jarak yang sangat dekat, keuntungan yang mereka peroleh pun menjadi sangat kecil, bahkan cenderung tidak mencukupi untuk mempertahankan usaha mereka. Senator Nawardi menambahkan, hal ini bisa berpotensi memicu ketegangan ekonomi di tingkat akar rumput.
Oleh karena itu, Senator Nawardi mendorong PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Lembaga Jasa Keuangan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap skema penempatan agen BRILink, dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pasar di tiap wilayah.
Selain itu, ia juga mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait penempatan agen, agar tidak ada praktik yang merugikan masyarakat atau mengganggu stabilitas ekonomi di tingkat mikro.
“Saya sangat mengapresiasi kehadiran BRILink yang membawa kemudahan bagi masyarakat. Namun, dalam skala yang lebih besar, kita juga harus memastikan bahwa penempatan agen dilakukan secara adil dan bijak, dengan mempertimbangkan potensi pasar dan daya saing masing-masing daerah. Saya berharap OJK dapat berperan aktif untuk mengatur dan mengawasi hal ini,” tegas Senator Nawardi.(*)
