KabarBaik.co, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi memberikan respons mendalam sekaligus apresiasi setinggi-tingginya atas langkah konstitusional bersejarah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran langsung Presiden di hadapan Sidang Paripurna untuk menyampaikan Pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dinilai sebagai sebuah lompatan besar dalam etika ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Senator Nawardi, pemaparan langsung oleh Kepala Negara ini merupakan tradisi baru yang sangat positif, menunjukkan komitmen politik (political will) yang kuat serta transparansi penuh pemerintah dalam mengelola arah baru perekonomian bangsa. Biasanya, pemaparan ini didelegasikan kepada Menteri Keuangan, namun kehadiran Presiden membuktikan kendali penuh atas arah kesejahteraan rakyat sesuai mandat konstitusi.
”Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto ini adalah sebuah tradisi baru ketatanegaraan yang sangat monumental. Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang mencekam, rakyat membutuhkan kepastian arah ekonomi. Presiden hadir memberikan jawaban itu secara langsung di parlemen,” ujar Nawardi, Rabu (20/5).
Senator yang juga pimpinan Komite IV DPD RI bidang APBN ini menegaskan bahwa langkah tersebut mereformasi cara pandang negara dalam menyusun postur anggaran sejak dini. Ia sepakat dengan filosofi Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen ideologis untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Terkait target makro, KEM-PPKF 2027 menetapkan arsitektur fiskal yang ‘Kolaboratif, Terarah, dan Terukur’ dengan target pertumbuhan ekonomi yang optimis namun rasional di angka 5,8% hingga 6,5%. Nawardi menilai target ini merupakan komitmen besar pemerintah untuk memperkokoh sendi ekonomi domestik.
”Kami di DPD RI melihat ada momentum besar untuk meletakkan dasar keadilan fiskal yang selama ini kerap tersumbat. Sinergi antara Pemerintah, DPR, dan DPD adalah kunci agar APBN 2027 menjadi dokumen peradaban yang membawa Indonesia menuju gerbang yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutupnya. (*)
