KabarBaik.co, Sidoarjo – Dalam rangka menjalankan fungsi konstitusional pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Anggota Komite IV DPD RI asal Jatim H. Ahmad Nawardi melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo pada Selasa (28/7).
Kunjungan ini difokuskan secara khusus untuk mengevaluasi progres, efektivitas strategi, serta kendala operasional dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Sidoarjo yang dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri dan UMKM strategis di Jatim.
Kedatangan Nawardi beserta rombongan disambut langsung jajaran staf inti dan tim teknis SE2026 BPS Sidoarjo. Pertemuan strategis ini dilanjutkan dengan peninjauan lapangan ke sejumlah titik sampel guna melihat secara nyata dinamika interaksi petugas pendataan dengan para pelaku usaha.
Dalam pengarahannya, Senator Nawardi menegaskan bahwa data statistik yang akurat, komprehensif, andal, dan tepat waktu merupakan fondasi mutlak bagi perumusan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Terlebih di tengah dinamika struktur ekonomi yang berubah sangat pesat, seperti menjamurnya perdagangan elektronik, ekonomi digital, serta unit usaha mandiri berbasis platform.
Sidoarjo dinilai memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak ekonomi, industri, kawasan manufaktur, hingga sentra UMKM di Jawa Timur, sehingga SE2026 bukan sekadar agenda rutin pendataan melainkan instrumen krusial untuk memotret realitas perekonomian secara utuh guna mewujudkan Satu Data Indonesia yang berkualitas.
Berdasarkan pemaparan resmi dari Tim SE2026 BPS Sidoarjo per 27 Juli 2026, progres pelaksanaan sensus menunjukkan capaian yang progresif. Tercatat sebanyak 1.287 hingga 1.496 personel yang melibatkan 168 Pemeriksa Lapangan (PML) dan 1.287 Petugas Lapangan (PPL) telah diterjunkan dengan tingkat kelulusan pelatihan mencapai 100 persen.
Dari total penugasan tersebut, pemutakhiran keluarga telah mencakup 278.416 keluarga atau sekitar 41,97 persen dengan total unit usaha berstandar KBLI yang teridentifikasi mencapai 63.138 usaha, serta serapan anggaran berjalan di angka 27,92 persen. Adapun peringkat wilayah pencacahan tertinggi saat ini dipimpin oleh Kecamatan Krembung sebesar 61,1 persen dan Kecamatan Tanggulangin sebesar 59,73 persen.
Kendati demikian, dalam sesi diskusi dan tindak lanjut, BPS Sidoarjo memaparkan sejumlah tantangan utama di lapangan yang mendapat perhatian serius dari Nawardi. Petugas kerap menghadapi dinamika responden mulai dari pemilik usaha yang sibuk, tidak berada di tempat, hingga kekhawatiran masyarakat terkait kerahasiaan data pribadi.
Selain itu, maraknya usaha rumahan, pedagang keliling, serta perubahan status fisik usaha yang tidak sesuai dengan daftar pra-pencacahan menuntut strategi door-to-door yang lebih adaptif. Tantangan lain meliputi akses ke kawasan industri terpadu, area bandara, serta perumahan eksklusif yang memerlukan jalur birokrasi khusus, hambatan teknis jaringan internet yang tidak stabil di beberapa titik, hingga aspirasi terkait dukungan pendanaan operasional kendaraan lapangan serta penyediaan suvenir bagi responden pelaku usaha guna mendongkrak tingkat partisipasi publik.
Menanggapi berbagai kendala tersebut, Nawardi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi dan anggaran operasional BPS ke tingkat pusat. Menurutnya, sinergi antara BPS, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan kunci utama agar seluruh pelaku usaha dapat tercatat secara akurat tanpa ada yang terlewat atau mengalami under-coverage.
Menutup rangkaian kunjungan kerja reses tersebut, Nawardi mengapresiasi dedikasi tinggi seluruh insan statistik di Sidoarjo yang terus berinovasi melalui pendekatan koordinasi lintas sektoral, penerbitan surat himbauan Sekretaris Daerah, serta penguatan posko monitoring bersama.
Seluruh hasil pengawasan dan inventarisasi masalah di BPS Sidoarjo ini selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda rapat kerja resmi di parlemen bersama kementerian dan lembaga terkait demi memastikan dukungan regulasi, jaminan kerahasiaan data sesuai undang-undang, serta penguatan infrastruktur statistik nasional berjalan optimal demi kesejahteraan rakyat. (*)
