KabarBaik.co – Memasuki triwulan keempat awal Oktober 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro masih tergolong rendah. Dari total belanja daerah sebesar Rp 7,8 triliun, realisasi penyerapan baru mencapai Rp 2,89 triliun atau sekitar 37,07 persen.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, menilai capaian tersebut tidak hanya rendah tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian daerah. Ia menegaskan, pemerintah kabupaten harus segera mempercepat realisasi program sekaligus mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan anggaran rendah.
“Kita sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong Pemkab agar segera mempercepat penyerapan program. Kalau serapan cenderung dikejar di akhir tahun, hasilnya tidak optimal dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya, Rabu (1/10).
Menurut Umar, rendahnya penyerapan APBD turut memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Bojonegoro masih cukup tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa proyek maupun program yang telah dianggarkan rawan molor bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak segera dijalankan.
“Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat secara langsung. Kalau program lambat berjalan, otomatis perputaran ekonomi juga ikut melambat,” tegasnya.
DPRD Bojonegoro, lanjut Umar, akan terus mendorong pemerintah daerah agar mengambil langkah cepat memperbaiki pola penyerapan anggaran. Dengan begitu, APBD dapat berfungsi maksimal sebagai instrumen penggerak ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai catatan, Kabupaten Bojonegoro saat ini tercatat masuk dalam daftar 20 kabupaten/kota dengan serapan APBD terendah se-Indonesia, sekaligus terendah di Jawa Timur. (*)
