KabarBaik.co – Setahun tanpa bayaran, Sani, seorang kakek berusia 63 tahun, tetap setia memikul tugasnya sebagai petugas kebersihan di Rumah Susun (Rusun) Ngelom, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Dengan karung di tangan dan semangat yang tak pernah padam, ia mengangkut sampah dari blok A dan C tiga hari sekali, meski tak sepeser pun upah ia terima sejak April 2024.
Tak hanya bekerja tanpa gaji, Sani masih harus menyisihkan uangnya untuk membayar iuran sampah sebesar Rp20 ribu setiap bulan. Sementara penghasilan tambahan harus ia cari sendiri demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Saya terakhir terima gaji Maret 2024. Setelah itu enggak dibayar sama sekali, padahal saya tetap kerja seperti biasa. Saya ambil sampah di blok A dan C, tiga hari sekali,” ujar Sani saat ditemui di rusun, Rabu (14/5).
Sejak mulai bekerja pada 2023, Sani hanya menerima Rp250 ribu per bulan tiap blok. Angka itu kemudian dinaikkan menjadi Rp500 ribu, sebelum akhirnya tak ada lagi bayaran yang ia terima hingga sekarang. Ironisnya, alasan yang diberikan oleh pengelola hanya sebatas soal tunggakan listrik dan air.
“Katanya uangnya dipakai buat bayar listrik dan air. Tapi kan kami kerja, ya harusnya tetap digaji. Katanya gaji saya dibayar dari Dinas Perkim, tapi saya enggak tahu pasti,” tutur Sani dengan suara lirih.
Ketua Paguyuban Rusun Ngelom, Imam Syafii, pun mengaku geram dengan situasi ini. Ia telah berulang kali menyuarakan keluhan tersebut, namun hasilnya tetap nihil.
“Saya sudah sampaikan ke pengelola, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kasihan petugas kebersihan, mereka tetap kerja tapi enggak digaji,” ujarnya prihatin.
Imam bahkan mengusulkan agar pengelolaan sampah diserahkan ke warga dengan sistem pemilahan antara sampah kering dan basah, sebagai solusi jangka panjang. Sayangnya, klarifikasi dari instansi terkait juga tak memberi titik terang.
Terpisah, Kepala Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kabupaten Sidoarjo, Bachruni Aryawan, menegaskan bahwa gaji petugas kebersihan bukan tanggung jawab dinas.
“Bukan dari dinas, karena memang tidak ada anggarannya untuk itu. Kalau memang ada anggarannya, pasti kami bayarkan. Itu dampaknya dari internal pengelolaan rusun sendiri,” jelasnya.
Bachruni meminta agar masalah ini dikoordinasikan langsung dengan Kepala UPT Rusunawa, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional dan pengelolaan gaji. Namun hingga berita ini ditulis, Kepala UPT Rusunawa, Kurniawan, belum memberikan keterangan resmi dan upaya konfirmasi belum membuahkan hasil.
Sementara itu, Sani masih menjalankan tugasnya seperti biasa. Dalam diam dan peluh, ia terus mengabdi tanpa kepastian, berharap ada keadilan untuk jerih payahnya. (*)
